Menkominfo Targetkan Pusat Data Berbasis Cloud Pertama di Indonesia Beroperasi Tahun 2024

Badung, Bali - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate menargetkan pusat data digital berbasis Internet (cloud) pertama di Indonesia siap beroperasi pada tahun 2024.

“Pusat data pertama akan dibangun di dekat Jakarta. Pada bulan-bulan ini bisa kami lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan pada 2024,” kata Johnny dalam sesi Leaders’ Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin, 11 Juli 2022.

Pusat Data Nasional (PDN) itu dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan PDN ini adalah salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung ketersediaan infrastruktur ICT (teknologi komunikasi dan informasi) dari sektor hulu sampai dengan hilir.

Adapun FEKDI adalah kegiatan sampingan (side event) dari pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG-3) dan Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD-3). Kedua kegiatan itu berlangsung pada 11 hingga 17 2022 di Bali International Convention Center (BICC) dan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.

Acara diskusi panel itu dipandu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Saat itu, Johnny G. Plate juga mengungkapkan bahwa selain di Deltamas Industrial Estate Pusat, pemerintah juga merancang pembangunan Pusat Data Nasional di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Pusat Data Nasional di Nongsa dan Deltamas memiliki kapasitas yang hampir sama, sehingga dua sarana itu dapat saling mendukung kerja satu sama lain. 

Menurut Johnny, perlu ada pusat data di wilayah tengah dan timur Indonesia demi meningkatkan efisiensi operasional pusat data. “Awalnya, kami merencanakan pembangunan di Balikpapan, tetapi dengan adanya IKN (Ibu Kota Negara), maka nanti akan dibangun di IKN dan Labuan Bajo,” ujarnya. Wilayah IKN berada di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, sementara Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Dua lokasi itu, kata Johnny, dipilih setidaknya karena tiga pertimbangan. Pertama, ada potensi tersedianya kapasitas power supply atau listrik yang memadai dan dengan jumlah besar, serta redundancy service tidak bertumpu pada satu sumber. “Kedua, harus tersedia fiber optic network (jaringan kabel optik) yang memadai di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Labuan Bajo dipilih menjadi lokasi pembangunan PDN karena risiko gangguan yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain. “Kenapa Labuan Bajo? Karena fiber optic di wilayah selatan Indonesia menghubungkan Indonesia barat, tenggara, timur, itu memungkinkan, dan sangat sedikit aktivitas vulkanik bawah laut,” kata Johnny.

Johnny lalu membandingkan dengan jaringan kabel optik bawah laut di wilayah utara, yang membentang dari utara Kalimantan, Sulawesi khususnya Manado, Maluku Utara, kemudian Biak dan Jayapura di Papua. “Aktivitas vulkanik (di daerah itu) sangat besar sehingga berulang kali terjadi kabel laut putus karena gunung bawah laut meletus, sehingga alternatif (perlu) kami siapkan,” ujarnya.

Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Pusat Data Nasional berbasis cloud demi mendukung digitalisasi layanan pemerintahan (e-government), dan menjadikan berbagai kebijakan publik ke depan dibuat berdasarkan data (data driven policy). Untuk pemerintah saja, dalam rangka e-government saat ini menggunakan 2.700 pusat data dan server. “Hanya 3 persen saja yang berbasis cloud,“ ujar Johnny. (HW)