- Istimewa
Ancaman Defisit APBN Sebesar 3 Persen Semakin Nyata, Kemenkeu Ungkap Strategi Efisiensi Belanja MBG
Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bakal melakukan strategi peningkatan efisiensi pada sejumlah program prioritas diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategi ini dilakukan sebagai upaya menjaga defisit APBN agar tetap di bawah 3 persen mengingat tekanan ekonomi global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung mengatakan saat ini defisit fiskal masih terbilang dalam kategori batas aman.
“Perhitungan kami menunjukkan, bahkan dalam skenario terburuk dengan harga minyak mentah rata-rata sekitar 100 dolar AS per barel tahun ini, langkah-langkah ini tetap dapat menjaga defisit fiskal di kisaran 2,9 persen,” kata Juda kepada awak media, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Juda menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak konflik Timur Tengah turut menekan terhadap perekonomian Indonesia.
Menurutnya kenaikan harga minyak mentah dunia dapat berdampak langsung terhadap defisit APBN.
Ia memaparkan jika setiap kenaikan 1 Dolar AS harga minyak akan menambah sekitar Rp6,8 triliun terhadap defisit fiskal.
Adapun, kata Juda, saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada di sekitar 79 dolar AS per barel.
“Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah telah mengirimkan guncangan ke pasar energi global. Harga minyak melonjak, inflasi global meningkat, terutama pada sektor-sektor penting seperti pangan dan energi, serta sentimen investor turut berubah,” jelasnya.
Di sisi lain, Juda secara terang-terangan mengungkap jika Kemenkeu tengah merumuskan strategi efisiensi belanja terhadap program prioritas pemerintah diantaranya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Strategi kedua dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif dengan mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan hingga memperdalam pasar keuangan domestik.
Kemudian, strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan.
Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak dengan digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.
Di samping itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.(ant/raa)