1.780 Dapur MBG Disetop Sementara, Pemerintah Perketat Standar Program Makan Gratis Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas layanan MBG yang menyasar jutaan anak Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa penghentian sementara SPPG dilakukan terhadap unit yang belum memenuhi standar sanitasi dan administrasi yang ditetapkan pemerintah.

“SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah atau belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi kita hentikan sementara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

SPPG Disetop Karena Tidak Penuhi Standar

Langkah penghentian ini menyasar SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum mengantongi atau bahkan belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Tak hanya itu, SPPG yang sudah mendaftar namun belum mendapatkan sertifikat dalam waktu satu bulan juga ikut dihentikan sementara operasionalnya.

Kebijakan ini menegaskan bahwa standar kebersihan dan keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Jumlah SPPG Ditangguhkan Bersifat Dinamis

Dadan menjelaskan bahwa jumlah 1.780 SPPG yang dihentikan sementara bukan angka final. Dari total sekitar 26.800 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah, angka tersebut dapat berubah seiring proses perbaikan.

“Angkanya sangat dinamis. Dalam satu hingga dua minggu ke depan bisa berubah,” jelasnya.

Artinya, SPPG yang telah memenuhi standar berpeluang kembali beroperasi setelah menyelesaikan seluruh persyaratan yang ditentukan.

Pengawasan Diperketat, Inspektorat Turun Tangan

Selain penghentian sementara, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan melalui inspektorat untuk memastikan kualitas layanan MBG di lapangan.

Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebersihan, keamanan makanan, hingga tata kelola operasional SPPG.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan Prabowo Subianto yang menargetkan peningkatan kualitas program MBG pada 2026.

MBG Targetkan 82,9 Juta Anak

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu program sosial terbesar pemerintah saat ini.

“Tentu tidak mudah. Negara lain mungkin butuh puluhan tahun, kita baru satu tahun berjalan,” ujarnya.

Penutupan SPPG Jadi Langkah Tegas Pemerintah

Zulkifli Hasan menilai penghentian 1.780 SPPG merupakan langkah tegas dalam memastikan kualitas program tetap terjaga.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin ada kompromi dalam pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan gizi anak-anak.

“Penutupan ini langkah paling keras yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program MBG.

Sekolah Diminta Aktif Melapor

Pemerintah juga mengajak pihak sekolah untuk turut berperan aktif dalam pengawasan. Jika ditemukan layanan yang tidak sesuai standar, sekolah diminta segera melapor.

Laporan dapat disampaikan melalui:

• SPPG setempat

• Call center pemerintah

• Command center Kementerian terkait

Zulkifli memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat guna menjaga kualitas layanan di lapangan.

Fokus Perbaikan Kualitas Program

Penghentian sementara SPPG menjadi bagian dari strategi evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah menekankan bahwa kualitas lebih penting daripada kecepatan ekspansi.

Dengan langkah ini, diharapkan seluruh SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kelayakan, sehingga manfaat program dapat dirasakan optimal oleh masyarakat. (ant/nsp)