Pantas KDM Cabut Izin SMK IDN Bogor, Ternyata Pihak Sekolah Tidak Mengurus Perizinan Selama 4 Tahun

Siti Muntamah memastikan DPRD Jabar akan menjadi fasilitator antara pihak yayasan, pemerintah daerah dan masyarakat.

Langkah ini diambil guna memastikan hak peserta didik mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi sembari mendorong pihak sekolah menyelesaikan kewajiban administratifnya yang tertunda bertahun-tahun.

"Komisi V DPRD Jabar akan melakukan pengawasan secara langsung, termasuk meninjau ke lokasi untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung sesuai ketentuan," tuturnya.

Sebelum terjadi audiensi di DPRD Jabar, para orang tua siswa juga mengadukan permasalahan pencabutan izin operasional SMK IDN ke Posko Pengaduan Hukum Pemprov Jabar di Gedung Sate Bandung, awal Maret 2026.

Kedatangan para wali murid ini di Posko Bantuan Hukum Jawa Barat tersebut, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar yang membatalkan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran, tepat saat siswa kelas XII tengah bersiap menghadapi ujian kelulusan.

Aduan mereka pun diterima oleh posko untuk ditindaklanjuti pihak berwenang di Pemprov Jabar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik SMK IDN Bogor ini bermula pada November 2025 akibat perselisihan terkait status drop out (DO) seorang siswa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Wali murid tidak terima lalu melayangkan somasi dan gugatan perdata, pihak sekolah juga melawan dengan laporan pidana. 

Dan kini berkembang terkait legalitas sekolah tersebut, hingga muncul informasi SK Gubernur Jabar yang mencabut izin sekolah itu. (ant)