- Antara
LPDP Jakarta Tahap Awal Bakal Kirim 100 Mahasiswa ke Luar Negeri, Pramono Buka Kesempatan untuk Anak-Anak Betawi
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan pihaknya berencana mengirim 100 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri melalui Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta.
Pramono menjelaskan, jumlah 100 mahasiswa dalam skema LPDP ini merupakan tahap awal.
"Dari situ saya akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi dan anak Jakarta. Karena bagaimanapun, sebagai ibu kota dan sesuai Undang-Undang, kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah di luar negeri," ungkap Pramono, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak di Jakarta. Pemprov akan bekerja sama dengan LPDP pusat.
Pramono mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan LPDP pusat untuk membahas hal ini.
"Mengenai LPDP, saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan LPDP Pusat. Minggu ini juga ada jajaran Balai Kota merumuskan bagaimana LPDP ini bisa dilakukan dan sudah ada jalan keluar," katanya menjelaskan.
Menurutnya, program ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemprov DKI sehingga membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Adapun rencana pembentukan LPDP Jakarta bertujuan untuk melengkapi skema bantuan pendidikan yang sudah ada.
Diharapkan adanya program ini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki beberapa program yang berfokus memberi bantuan pendidikan antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Meski demikian, sejauh ini memang belum ada bantuan pendidikan untuk jenjang sarjana (S-1).
Adanya LPDP Jakarta ini akan memperluas cakupan bantuan pendidikan, yakni hingga jenjang magister (S-2) hingga doktoral (S-3).
"Baik KJP maupun KJMU sekarang sudah bisa untuk S2 dan S3. Tetapi, untuk ke luar negeri memang harus melalui LPDP yang akan diatur oleh Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan," kata dia. (ant/iwh)