Polemik Anggaran BGN, Mahasiswa Nilai Belanja Motor Tak Tepat Sasaran

Di sisi lain, BGN juga sempat mendorong kampanye positif dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang membuat konten terkait program MBG.

Namun, kemunculan video motor listrik BGN dalam jumlah besar membuat sorotan publik kembali menguat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Mahasiswa Kritik Pengadaan Motor BGN

Sorotan tajam datang dari Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis). Mereka menilai kebijakan pengadaan motor listrik BGN tidak tepat sasaran.

Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PP Hima Persis, Musthafa Bayyin, menyebut kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya sensitivitas sosial pemerintah.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pembelian kendaraan operasional dalam jumlah besar bukanlah prioritas utama.

Dinilai Tidak Mendesak, Anggaran Dipertanyakan

Mahasiswa mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik BGN, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini.

Berdasarkan data yang beredar, pengadaan mencakup puluhan ribu unit motor listrik dengan harga mencapai puluhan juta rupiah per unit.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif jika tidak disertai penjelasan transparan kepada publik.

Desakan Audit dan Transparansi Menguat

Hima Persis mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan motor BGN tersebut.

Mereka meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perencanaan, alokasi anggaran, serta urgensi penggunaan motor listrik dalam program SPPG.

Desakan ini muncul di tengah upaya berbagai lembaga negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran.

Publik Diminta Ikut Kawal Kebijakan

Selain mendorong audit, mahasiswa juga mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Mereka menilai pengawasan bersama penting agar kebijakan tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas.

Viralnya motor listrik BGN kini tidak hanya menjadi isu visual di media sosial, tetapi juga berkembang menjadi diskursus serius soal prioritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. (nsp)