Terbongkar! SMK IDN Bogor Beroperasi Tanpa Izin Selama 4 Tahun

Bogor, tvOnenews.com - Polemik serius mencuat dari operasional SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor. Sekolah berbasis boarding tersebut diketahui menjalankan kegiatan tanpa mengurus perizinan resmi selama kurang lebih empat tahun.

Temuan ini diungkap oleh Komisi V DPRD Jawa Barat dan langsung menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah menjaga kualitas serta kepastian hukum sektor pendidikan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai ada kelalaian serius dalam pengelolaan administrasi yang seharusnya menjadi kewajiban dasar lembaga pendidikan.

Izin Dicabut, KBM Diminta Tetap Jalan

Permasalahan semakin kompleks setelah Gubernur Jawa Barat resmi mencabut izin operasional sekolah tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/-Kep.17-DPMPTSP/2026.

Meski begitu, DPRD Jabar menegaskan bahwa pencabutan izin tidak boleh berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa.

Siti Muntamah menekankan bahwa negara harus hadir untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, terutama bagi siswa yang sedang berada di fase krusial, seperti kelas akhir.

“Perizinan harus segera diselesaikan, tapi kegiatan belajar tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa penyelesaian administratif harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap peserta didik.

Fakta Mengejutkan: Operasi Tanpa Izin Selama 4 Tahun

Salah satu temuan paling mencengangkan adalah durasi pelanggaran administratif yang terjadi. Selama sekitar empat tahun, sekolah tersebut tetap beroperasi tanpa kelengkapan izin resmi.

Kondisi ini dinilai sebagai bentuk pengabaian serius terhadap regulasi pendidikan yang berlaku. DPRD Jabar pun meminta adanya evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Siti menegaskan, perbaikan sistem pengawasan menjadi kunci agar lembaga pendidikan tidak lagi lalai terhadap aspek legalitas.

Audiensi Ungkap Sejumlah Fakta Penting

Dalam audiensi yang digelar di Gedung DPRD Jabar, sejumlah pihak terlibat, mulai dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, hingga DPMPTSP.

Dari pertemuan tersebut, terungkap beberapa poin krusial:

• Pemerintah Kabupaten Bogor melalui DPMPTSP berjanji tidak akan mempersulit proses perizinan yang sedang berlangsung

• Komisi V DPRD Jabar akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sekolah

• Keluhan orang tua siswa serta kuasa hukum turut menjadi perhatian dalam penyelesaian masalah