Kejadian di Lebanon Jadi Bahan Evaluasi, Mensesneg Tegaskan Belum Ada Keputusan Penarikan TNI

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menarik pulang personel TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah melakukan koordinasi mendalam menyusul situasi yang berkembang di wilayah tersebut.

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum ya. Tapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Prasetyo menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri masih terus memantau situasi di lapangan serta mengevaluasi efektivitas misi.

Segala keputusan yang akan diambil ke depan sangat bergantung pada dinamika situasi terkini serta hasil peninjauan yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Ia juga menambahkan bahwa komunikasi intensif terus dilakukan melalui perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Langkah ini menjadi bagian penting dari proses penilaian menyeluruh terhadap misi perdamaian tersebut.

"Apa yang kita minta yang disampaikan perwakilan kita di PBB juga itu bagian dari dari evaluasi," imbuhnya.

Pemerintah berkomitmen untuk bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil langkah lanjutan sebelum ada hasil evaluasi yang komprehensif. 

"Ya kita lihat dulu hasilnya kan," kata Prasetyo.

Senada dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa partisipasi TNI dalam UNIFIL merupakan bentuk komitmen kuat Indonesia terhadap perdamaian dunia. 

Oleh karena itu, wacana penarikan pasukan tidak bisa dilakukan secara instan tanpa kajian yang mendalam.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa keselamatan personel memang menjadi prioritas utama, namun relevansi mandat dan kontribusi terhadap stabilitas kawasan juga menjadi pertimbangan penting.

“Sehingga, berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk soal usulan penarikan, perlu melalui pertimbangan yang sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, dan kontribusi RI terhadap stabilitas kawasan,” jelas Yvonne.

Yvonne memaparkan bahwa UNIFIL beroperasi di bawah mandat langsung Dewan Keamanan PBB dengan koordinasi melalui Sekretariat PBB. 

Sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar, Indonesia tetap menjaga komunikasi erat dengan PBB guna mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi keamanan para prajurit di medan tugas. (ant/dpi)