Ada Syarat Administrasi yang Belum Terpenuhi, Siswa SMK IDN Bogor "Mengungsi" ke Sekolah Swasta Lain Sampai Perizinan Rampung

Jakarta, tvOnenews.com - Saat ini siswa SMK IDN Bogor “mengungsi” ke sekolah swasta lain sambil menunggu perizinan lembaga tersebut rampung. 

Adapun izin lembaga tersebut dicabut karena ada beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Jawa Barat Edy Purwanto di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (6/4/2026). 

Edy memastikan pemindahan siswa SMK IDN Bogor ke sekolah swasta lain telah disepakati.

Adapun pemindahan sementara ini guna memastikan para siswa mendapatkan hak pendidikannya khususnya untuk siswa kelas 12.

"Totalnya (siswa) saya kurang tahu pasti ya. Karena tadi kita enggak mau membahas cuma itu. Hanya saja antara kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 seluruhnya sudah kita pindah sekarang sampai perizinannya keluar," ujar Edy. 

Edy mengatakan jika perizinan SMK IDN Bogor selesai sebelum ujian akhir atau penerbitan ijazah dilakukan, maka siswa tersebut dinyatakan lulus sebagai siswa SMK IDN Bogor.

Akan tetapi, jika perizinan SMK IDN Bogor belum selesai sebelum ujian akhir atau penerbitan ijazah dilakukan, maka siswa tersebut terdaftar di sekolah swasta lain yang menjadi tempat pindah sementara dalam ijazahnya.

Sementara itu, Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Arief Nadjemudin mengatakan pihaknya siap membantu mengakselerasi percepatan perizinan SMK IDN Bogor.

Arief menyebut tinggal bagaimana pengelola sekolah bisa mempercepat pengajuan proses itu yang memiliki kekurangan dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG).

"Jadi sebenarnya kita juga dengan pihak yayasan juga sudah bersepakat akan mempercepat. Tadi juga disampaikan untuk pengurusan perizinan. Jadi permasalahan itu saja. Jadi kita juga siap memudahkan percepatan perizinan karena hanya salah satu syarat saja yang PBG itu," terang Arief.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik terkait SMK IDN Bogor ini berawal pada November 2025 lalu.

Mulanya ada perselisihan terkait status drop out (DO) seorang siswa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Akan tetapi, wali murid tersebut tidak terima. Wali murid lantas melayangkan somasi dan gugatan perdata. Di lain sisi, pihak sekolah juga melawan dengan laporan pidana. 

Singkatnya, dari perselisihan itu polemik berkembang hingga “membahas” legalitas sekolah lalu muncullah informasi SK Gubernur yang mencabut izin sekolah itu. (ant/nsi)