Fasilitas Publik di Indramayu Rusak Usai Aksi Penolakan Proyek Tambak Pemerintah Pusat Ricuh

Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menjelaskan l, pihaknya telah menerima dan memfasilitasi aspirasi para demonstran. Ia menegaskan bahwa program revitalisasi tersebut bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"Program tersebut bukan program bupati, dan tanahnya juga bukan milik pemerintah daerah, melainkan tanah negara di bawah kewenangan kementerian," jelasnya.

Lucky menambahkan, proyek tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Proyek Strategis Nasional yang memiliki dasar hukum dari pemerintah pusat.

Ia juga mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai, termasuk ke DPR RI, khususnya Komisi IV.

Namun, Lucky menyayangkan adanya tindakan perusakan fasilitas dalam aksi tersebut. Ia menilai, aksi penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas publik.

"Saya sangat kecewa karena terjadi perusakan. Fasilitas itu baru saja dibangun untuk masyarakat," ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya tindak lanjut hukum terkait insiden tersebut, sembari memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan proyek PSN tersebut karena berada di bawah otoritas pemerintah pusat. (oro/muu)