Respons Tajam Pemotongan Gaji Menteri, JK Singgung Gaji DPR RI yang Lebih Tinggi

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang dikenal dengan JK menyorot tajam mengenai efisiensi anggaran termasuk wacana pemotongan gaji menteri.

JK meminta adanya pertimbangan dalam rencana kebijakan tersebut diantaranya pemotongan gaji menteri.

Pasalnya, kata JK, gaji menteri sudah sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan pejabat lembaga lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," kata JK, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Tak hanya itu, JK juga menyebut para menteri tidak menerima tunjangan dibanding pejabat ataupun anggota DPR.

JK mengungkap menteri hanya mendapat biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas.

"Tidak ada tunjangan. Hanya ada biaya operasional, itu saja," ungkapnya.

Karenanya, JK meminta jika wacana pemotongan gaji menteri dapat ditinjau kembali.

"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?," ungkapnya.

Diketahui, wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri, sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.(ant/raa)