Disdik Jabar Angkat Bicara Soal Izin SMK IDN Bogor Dicabut: Bermasalah Sejak 2025, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) memberikan klarifikasi terkait polemik pencabutan izin operasional SMK IDN Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi lembaga tersebut pada Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, keputusan pencabutan izin operasional sekolah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang diterbitkan oleh Dedi Mulyadi pada 19 Januari 2026.

Kebijakan tersebut langsung memicu kegelisahan para orang tua murid. Mereka khawatir anak-anaknya harus berpindah sekolah di tengah masa pendidikan yang belum selesai.

Diperkirakan sekitar 500 pelajar terkena dampak dari keputusan tersebut. Dari jumlah itu, kurang lebih 160 siswa merupakan peserta didik kelas 12 yang akan segera menghadapi masa kelulusan.

Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa permasalahan terkait legalitas sekolah tersebut sebenarnya telah muncul sejak tahun 2025.

Menurutnya, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai koordinasi dengan pihak terkait sebelum akhirnya mengambil keputusan mencabut izin operasional sekolah tersebut.

Ia menyebut hasil evaluasi menunjukkan bahwa izin operasional lembaga pendidikan tersebut memiliki masalah secara hukum.

Selain itu, pada 21 Januari 2026 juga telah dilakukan pertemuan yang melibatkan pihak yayasan, kepala sekolah, kuasa hukum yayasan, serta perwakilan pemerintah provinsi.

Dalam proses penyelesaian tersebut, pihak sekolah tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki permasalahan administrasi serta mengurus kembali izin operasionalnya.

Sambil menunggu penyelesaian tersebut, Disdik Jabar mengarahkan para siswa untuk sementara waktu melanjutkan pendidikan di sekolah lain yang memiliki izin resmi.

Namun, pemerintah memastikan para siswa tetap dapat kembali ke sekolah tersebut apabila persoalan administrasi telah diselesaikan dan izin operasional baru diterbitkan.

Pihak Disdik Jabar menegaskan bahwa hak pendidikan siswa menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini. Pemerintah provinsi juga memastikan para siswa akan tetap memperoleh akses pendidikan di sekolah yang memenuhi syarat operasional.

Selain itu, Disdik Jabar mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut untuk menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku.

Orang tua berharap keputusan dicabut

Di sisi lain, para orang tua murid tetap berharap kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali. Mereka meminta agar izin operasional sekolah segera diterbitkan kembali sehingga siswa tidak perlu berpindah sekolah.