Pakar Teknologi Ingatkan Ancaman Penjajahan Digital, Indonesia Diminta Bangun Kedaulatan Siber

Jakarta, tvOnenews.com – Pakar teknologi informasi Onno Widodo Purbo menyoroti besarnya uang masyarakat Indonesia yang mengalir ke luar negeri akibat ketergantungan pada produk teknologi impor.

Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “penjajahan baru” di era digital.

Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) itu mengungkapkan, setiap tahun masyarakat Indonesia menghabiskan puluhan triliun rupiah hanya untuk membeli telepon seluler.

“Saya ada dua tiga poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita lihat angka, kita bangsa Indonesia beli HP sekitar 25 sampai 37 triliun per tahun. Jadi itu handphone, belum elektronik yang lain. Duit kita keluar semua,” kata Onno dalam acara Hari Kebudayaan Keamanan Indonesia (HKKI) 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan teknologi Indonesia masih lemah karena sebagian besar produk digital masih berasal dari luar negeri.

“Jadi penjajahan hari ini adalah gimana caranya bangsa Indonesia itu hidup tapi duitnya lari keluar. Itu akan terus terjadi kalau kita tidak bisa membuat itu semua sendiri,” ujarnya.

Onno menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi teknologi sendiri. Ia mencontohkan sejumlah anak muda yang telah mampu membuat berbagai produk digital hingga perangkat teknologi.

“Bangsa ini mampu sebetulnya sampai level seperti itu. Jadi bangsa itu bisa. Itu tadi Girindro, dia dari Cyber Army, produknya banyak dia bikin sendiri,” katanya.

Menurut Onno, penguasaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi kunci agar Indonesia tidak kembali bergantung pada teknologi asing.

“Untuk AI, ceritanya gini: kita ke depan mau nggak mau akan pakai AI banget. Supaya kita tidak dijajah, bangsa ini harus bisa bikin AI,” ujarnya.

Ia bahkan telah membagikan buku panduan gratis untuk mempelajari pembuatan AI bagi pelajar dan guru di Indonesia.

“Bukunya sudah dibuat gratis bisa di-download untuk anak SD, SMP, SMA, SMK, dan guru. Free. Hari ini yang sudah download 4 juta anak Indonesia download,” kata dia.

Sementara itu, Rektor Universitas Pradita, Prof. Eko Indrajit menilai kedaulatan teknologi sebuah negara hanya bisa tercapai jika memiliki dua hal utama yakni kemauan dan kemampuan.

“Saya merumuskan saja yang ketiga, saya ini bicara bahwa sebuah negara itu bisa berdaulat hanya dengan dua syarat: punya kemauan dan punya kemampuan. Mau tapi tidak mampu, nggak bisa menciptakan produk. Mampu tapi tidak mau, produknya juga nggak akan kemana-mana,” tegas Eko.

Menurutnya, literasi digital yang dibutuhkan bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu menciptakan teknologi sendiri.

“Tapi literasi yang dimaksud bukan literasi bisa pakai AI. Tidak! Literasi bahwa menanamkan keyakinan kalau kita bisa berdaulat di dalam konteks teknologi digital,” ujarnya.

Eko menilai upaya mencapai kedaulatan teknologi harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yakni kebijakan dari pemerintah serta dorongan dari masyarakat dan industri.

“Kalau bottom-up saja tanpa top-down, bahasa Jawanya: boten up-up. Sementara kalau top-down saja ke bawah nggak ada yang mensupport juga nggak jadi apa-apa,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Forum Kemandirian Siber Indonesia (Formasi), Gildas Deograt Formasi, mengusulkan agar pemerintah menetapkan 7 Maret sebagai Hari Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

“Kami, Forum Kemandirian Siber Indonesia, kami akan menyampaikan usul ke Presiden untuk menjadikan 7 Maret 2007 itu sebagai Hari Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional,” kata Gildas.

Ia berharap rencana tersebut mendapat dukungan luas agar kesadaran terhadap pentingnya kedaulatan siber nasional semakin meningkat.

“Jadi mohon dukungan rekan-rekan media untuk menggaungkan, mem-viralkan rencana ini supaya kita bersama-sama di tahun 2045 bisa merdeka, bisa berdaulat siber Indonesia,” tandasnya. (rpi/iwh)