MPR Ingatkan Prabowo Jika Serius Jadi Damai: Datangi Washington dan Desak Trump Hentikan Perang

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), RI Hidayat Nur Wahid menegaskan rencana Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran harus tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.

Menurut Hidayat, konstitusi sudah jelas memandatkan Indonesia untuk aktif menghadirkan perdamaian dunia.

“Ya tentu secara prinsip konstitusi memang membuat penegasan ya tentang pentingnya Indonesia aktif menghadirkan perdamaian dunia. Dan keaktifan itulah yang kemudian diejawantahkan menjadi ungkapan politik bebas aktif,” kata Hidayat kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Ia menyambut baik rencana mediasi tersebut, apalagi disebut mendapat respons positif dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Namun ia mengingatkan posisi Indonesia harus tegas.

“Posisinya adalah betul-betul untuk menghadirkan bebas aktif dan karenanya menghadirkan solusi untuk terjadinya perdamaian, untuk terjadinya keadilan, untuk terjadinya. ya dengan demikian maka Indonesia diharapkan betul-betul akan bisa menghentikan perang gitu ya," ungkapnya.

Hidayat bahkan menekankan, jika ingin efektif, Prabowo tidak cukup hanya mendekati Teheran.

“Nah, tentu karenanya beliau memang bukan hanya perlu datang ke Teheran, tapi juga ke Washington. Dan terutama sekali ke Washington," ujarnya.

Ia menyinggung pertemuan Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Board Of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat.

Menurutnya, pujian Trump kepada Prabowo harus dimanfaatkan untuk menyuarakan penghentian perang.

“Ya, Pak Prabowo sangat dipuji oleh Donald Trump, dikatakan sebagai presiden yang sangat berani, termasuk beliau malah nggak mau melawan gitu kan. Nah inilah bila demikian kondisinya dan kalau itu adalah satu pujian yang tulus, ini adalah kesempatan untuk kemudian mengingatkan Donald Trump bahwa serangan ini ya harus dihentikan," kata Hidayat.

Hidayat menilai serangan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB dan semangat BOP yang diklaim ingin menghadirkan perdamaian.

“Jadi ini kesempatan Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa kalau memang serius dengan BOP, hentikan perang dong. Jangan malah katanya damai tapi malah justru menciptakan medan perang yang baru," tegasnya.

Ia mengingatkan konflik yang awalnya melibatkan Israel dan Iran kini meluas ke kawasan Teluk dan berpotensi melebar.

“Sehingga karenanya BOP menjadi dipertanyakan tentang konsistensi untuk kemudian menghadirkan perdamaian. Karena justru Donald Trump yang diharapkan menjadi panglimanya BOP-lah gitu ya, karenanya menghadirkan perdamaian menghentikan perang, justru beliau malah yang mendukung terjadinya perang ini," paparnya.

Terkait desakan sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari BOP, Hidayat menilai hal itu wajar. Ia menyebut legitimasi moral lembaga tersebut kini dipertanyakan.

“Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan. Legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan,” katanya.

Ia mengingatkan kembali komitmen pemerintah yang siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia bila tujuan utama BOP tidak tercapai.

“Nah kalau ternyata perang malah nggak dihentikan malah diperlebar, saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan apa yang menjadi komitmen beliau untuk menghentikan perang," tegas dia.

Hidayat juga mengungkap adanya tekanan publik agar Indonesia keluar dari BoP.

“Sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP. Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh," ungkapnya.

Ia menegaskan, peran mediasi Prabowo seharusnya berdiri atas nama Indonesia sebagai negara berdaulat, bukan sebagai bagian dari BoP.

“Karena beliau kembali menjadi seorang presiden dari negara yang berdaulat, negara yang politiknya bebas aktif, bukan anggota BOP. Karena BOP ternyata justru mengembangkan perang, bukan maaf, ternyata dengan BOP malah perang tidak berhenti justru malah menyebar ke mana-mana," tandasnya. (rpi/rpi)