Natalius Pigai Tak Suka Namanya Disentil, Murka ke Guru Besar UGM: Seberapa Hebat Ilmu HAM Seorang Prof

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai seolah murka lantaran namanya disebut oleh Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara di UGM Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng. Pigai terlihat membalas cuitan Uceng dan menantang Uceng untuk berdebat dengan disiarkan live di TV Nasional. “Pak @NataliusPigai2 saya setuju dgn bapak, seringkali profesor itu dibesar2kan saja. Sy izin mau belajar memahami HAM dari bapak. Sy mau diskusi dan debatkan satu persatu kasus HAM di indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan dimana sy bs belajar,” cuit Uceng dalam akun Xnya. Pigai pun lantas merespons cuitan Uceng dengan langsung meminta undangan debat. “Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar2 mau ajari anda soal ham agar paham. Tapi nonton ini dulu untuk sekedar tambahan ilmu HAM anda sebelumnya debat dengan saya. Jujur saya sangat mau biar rakyat indonesia nonton seberapa hebat ilmu HAM seorang Prof,” balas Pigai. Uceng pun membalas tantangan Pigai dan berharap ada TV nasional yang mau memfasilitasi. “Sy gak punya kekuasaan pak. Semoga ada tv nasional yg bs fasilitasi. Kalau bapak yg colek mereka mungkin lebih berarti. Trima kasih youtubenya. Sy hanya pernah tiga tahun peneliti di Pusat Studi HAM UiI Jogja dan kuliah S2 Hukum HAM di Amerika. Sy pasti senang belajar,” balas Uceng. Sebelummya, Menteri HAM, Natalius Pigai buka suara terkait tindakan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyurati United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Menurutnya tindakan BEM UGM itu adalah tindakan yang menentang Hak Asasi Manusia (HAM). “Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF," kata Pigai, Jumat (20/2/2026). Pigai menegaskan, siapa pun yang ingin menghapus program tersebut berarti melawan prinsip HAM. “Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya. Pigai juga menyebut MBG selaras dengan harapan lembaga internasional. "Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa," imbuhnya. Karena itu, ia mempertanyakan permintaan BEM UGM kepada UNICEF untuk menghentikan program tersebut. “Oleh karena itu, tidak bisa meminta UNICEF menghentikan. Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya. "Prabowo dan Gibran melaksanakan amanat rakyat sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," tandas Pigai. Latar Belakang BEM UGM Surati Unicef Surat terbuka BEM UGM sendiri dikirimkan pada 6 Februari 2026 kepada UNICEF. Surat itu merupakan respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10 ribu. Dalam surat tersebut, BEM UGM menilai tragedi itu mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan. Mereka menyoroti kesenjangan antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Ketua BEM UGM, Tiyo, dalam surat itu juga menyatakan angka-angka yang disampaikan pemerintah terasa jauh dari kondisi di lapangan. Ia bahkan menyindir presiden seolah hidup dalam imajinasi sendiri. Selain itu, mahasiswa menyoroti prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada persoalan kemanusiaan mendesak. Meski demikian, Pigai tetap membuka ruang kritik selama ditujukan untuk perbaikan, bukan untuk meniadakan program. “Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” pungkasnya. Lalu siapa sosok Natalius Pigai? Berikut profilnya Sempat menjabat sebagai Komisioner di Komnas HAM pada 2012-2017, tentu sosoknya sudah tak asing lagi. Dikutip dari laman Komnas HAM, tokoh negara yang berasal dari Papua ini merupakan aktivis yang konsen dalam menyuarakan isu-isu penting terkait hak-hak masyarakat, secara khusus di Papua. Lahir dan dibesarkan di daerah Paniai, Papua Tengah, Natalius memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Yulius Pigai dan Hengky Pigai. Pendidikan Natalius Pigai Natalius menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, di mana dia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.). Selain pendidikan formal, dia juga memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pendidikan non-formal. Pada tahun 2003, dia mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011. Riwayat Karir Natalius mengawali karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode tersebut dia dipercaya untuk menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008. Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan tahun 2010 hingga 2012. Sebagai Putra Papua, Natalius Pigai juga diketahui sangat aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002. Dia juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani. Kekayaan Natalius Pigai Natalius Pigai terakhir melaporkan harta kekayaan pada 2019 lalu, sejalan dengan akhir masa jabatannya sebagai pejabat publik di Komnas HAM. Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Natalius tercatat memiliki total harta senilai Rp4,37 miliar. Keseluruhan hartanya terdiri dari alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas. Ia tercatat tidak memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti. Berikut ini adalah rincian nilai harta kekayaan Natalius Pigai: Mobil Honda CRV 2011 senilai Rp300 juta Harta bergerak lainnya senilai Rp70 juta Surat berharga senilai Rp2 miliar Kas dan setara kas senilai Rp2 miliar Natalius Pigai tercatat tidak memiliki utang. (vsf/ree)

Natalius Pigai Tak Suka Namanya Disentil, Murka ke Guru Besar UGM: Seberapa Hebat Ilmu HAM Seorang Prof

Berita Terkait

Pakar Geopolitik UGM Sebut 5 Juta PMI di Timur Tengah Terancam, Perang AS–Iran Bisa Hentikan Pekerjaan dan Tekan Devisa RI

Perkuat Rantai Pasok Program MBG, Kadin Bakal Gelar Food Security Summit 2026

Resmikan SPPG di Jakarta, Kadin Targetkan Pembangunan 1000 Dapur MBG

Pengasuh Ponpes Darut Taubah Ungkap Kronologi Puluhan Santri Jombang Diduga Keracunan Usai Buka Puasa

Topik Terkait

Ham

Natalius Pigai

Ugm

Mbg

Saksikan Juga

Keluarga Ermanto Usman Minta Perlindungan ke LPSK

Momen Prabowo Buka Bersama Para Tokoh Islam di Istana

Harap Tenang! Pemerintah Pastikan Stok Energi Aman dan Tidak akan Ada Kenaikan Harga

Ojol Bejat Cabuli Siswi SD, Aksinya Terekam CCTV

Ricuh! Mahasiswa vs Ojol Pecah di Makassar, Dipicu dari Aksi Bakar Ban

Puluhan Rumah Warga di Sulsel Hancur usai Diterjang Angin Puting Beliung

Viral

Banjir

Prabowo Subianto

Jakarta

Kpk

Aceh