Media AS Buka-bukaan Soal IKN: Kota Masa Depan yang Masih Sepi dan Penuh Tanda Tanya

Jakarta, tvOnenews.com - Sorotan dunia internasional kembali tertuju pada proyek pemindahan ibu kota Indonesia. Kali ini, media Amerika Serikat mengangkat kondisi terbaru Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sudut pandang langsung dari lapangan. Laporan tersebut menggambarkan kontras tajam antara visi besar Indonesia dan realitas pembangunan yang masih berjalan perlahan.

Dalam laporan yang disiarkan NPR, jurnalis Katerina Barton menceritakan pengalamannya berdiri di kawasan inti pemerintahan IKN. Dari lokasi yang dikelilingi hutan Kalimantan, Barton menjelaskan bagaimana Indonesia berupaya membangun ibu kota baru dari nol untuk menggantikan Jakarta yang kian terbebani masalah lingkungan dan kepadatan penduduk.

“Di belakang saya adalah istana kepresidenan di ibu kota futuristik baru Indonesia. Namanya Nusantara, dan kota ini dibangun di tengah hutan Kalimantan untuk menggantikan Jakarta yang terlalu padat, tercemar, dan terus tenggelam akibat kenaikan permukaan laut,” ujar Barton, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Alasan Besar di Balik Pemindahan Ibu Kota

Laporan tersebut kembali menegaskan alasan utama pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan. Jakarta dinilai tidak lagi ideal sebagai ibu kota negara karena beban populasi, polusi, kemacetan kronis, serta ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut.

Pada 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana ambisius membangun ibu kota baru di Kalimantan. Proyek ini sejak awal dipromosikan bukan sekadar relokasi gedung pemerintahan, melainkan pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

IKN dirancang sebagai kota hijau futuristik, dengan energi terbarukan, transportasi modern, teknologi digital terintegrasi, serta ruang terbuka hijau yang luas. Konsep ini diharapkan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju.

Progres Lambat dan Tantangan Nyata

Namun, laporan NPR juga menyoroti bahwa perjalanan menuju visi besar tersebut tidak berjalan mulus. Barton mencatat bahwa kemajuan pembangunan IKN masih tergolong lambat dibandingkan target awal pemerintah.

“Nusantara dipromosikan sebagai kota hijau futuristik dengan teknologi canggih, tetapi kemajuannya berjalan lambat. Tantangan logistik, pendanaan, dan pergantian presiden membuat jadwal pembangunan mundur,” ungkapnya.

Saat ini, menurut laporan tersebut, baru sebagian kecil kawasan yang benar-benar selesai. Pembangunan masih terfokus pada gedung-gedung pemerintahan inti dan hunian aparatur sipil negara. Populasi yang tinggal dan bekerja di IKN pun masih sangat terbatas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat internasional mengenai kesiapan IKN untuk benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dalam waktu dekat.

Indah tapi Sepi

Laporan NPR juga menggambarkan pemandangan IKN yang kontras. Di satu sisi, kawasan inti pemerintahan terlihat modern dan estetis. Istana presiden dengan desain ikonik Garuda, gedung perkantoran hijau dengan tanaman menjuntai di dinding, serta taman-taman luas menjadi daya tarik visual tersendiri.

Barton mencatat bahwa selama masa libur panjang, lebih dari 200 ribu wisatawan datang untuk melihat langsung IKN. Antusiasme publik ini menunjukkan rasa penasaran yang besar terhadap proyek nasional tersebut.

Namun di sisi lain, para kritikus mulai menyuarakan kekhawatiran. Dengan aktivitas yang masih terbatas dan populasi yang minim, muncul kekhawatiran bahwa IKN berpotensi menjadi “kota hantu” yang mahal jika tidak berkembang sesuai rencana.

Sorotan Lingkungan dan Komunitas Adat

Perhatian media internasional juga mengarah pada dampak sosial dan lingkungan proyek ini. Kelompok lingkungan dan komunitas adat setempat menyuarakan kekhawatiran terkait deforestasi dan potensi gangguan terhadap tanah adat.

Pembangunan di tengah kawasan hutan Kalimantan dinilai memiliki risiko ekologis jika tidak dikelola secara ketat. Isu keberlanjutan inilah yang disebut menjadi ujian terbesar legitimasi IKN di mata dunia.

Laporan NPR menekankan bahwa proyek sebesar ini tidak hanya diukur dari kemegahan bangunan, tetapi juga dari bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat lokal.

Target 2028 dan Masa Depan yang Belum Pasti

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia tetap menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah beberapa kali mengunjungi kawasan IKN untuk menegaskan komitmen percepatan pembangunan.

Namun, menurut Barton, masa depan IKN masih menyisakan banyak tanda tanya. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesinambungan pendanaan, stabilitas kebijakan, serta kemampuan pemerintah menjawab kritik lingkungan dan sosial.

“Ini adalah visi yang sangat besar, tetapi masa depannya masih belum pasti,” tutup Barton dalam laporannya.

Sorotan media Amerika ini menunjukkan bahwa IKN bukan hanya proyek nasional, melainkan juga perhatian global. Dunia kini menunggu, apakah Nusantara akan benar-benar menjelma menjadi simbol kota masa depan, atau justru menjadi pelajaran mahal tentang ambisi besar yang sulit diwujudkan. (nsp)