Geger! Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Resiprokal Trump, Pemerintah Angkat Bicara Nasib Perjanjian Dagang RI–AS

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia merespons putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal andalan Presiden AS Donald Trump, yakni kebijakan yang baru saja menjadi dasar kesepakatan dagang kedua negara. Kepastian masa depan perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia–Amerika Serikat mendadak berada di wilayah abu-abu. Kesepakatan tersebut sebelumnya diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC, dengan skema tarif timbal balik sebesar 19 persen. Namun putusan pengadilan tertinggi AS itu membuat implementasi perjanjian belum dapat dipastikan. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan pemerintah Indonesia kini memilih bersikap hati-hati sambil menunggu perkembangan hukum dan politik di Amerika Serikat. “Artinya, terhadap perjanjian ini pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama di negaranya dengan perkembangan terbaru ini,” ucap Haryo dalam keterangan resmi kepada awak media, Sabtu (21/2/2026). Ia menambahkan, jalur diplomasi ekonomi tetap terbuka karena kedua negara masih akan membahas langkah lanjutan atas situasi terbaru tersebut. “Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya,” tutur Haryo. Mahkamah Agung AS menyatakan kebijakan tarif impor besar-besaran yang diberlakukan pemerintahan Trump menggunakan dasar hukum keadaan darurat nasional tidak sah. Para hakim menilai Presiden tidak memiliki kewenangan memungut tarif impor secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Kewenangan mengenakan pajak dan tarif perdagangan, menurut pengadilan, merupakan hak Kongres, bukan Presiden. Akibatnya, tarif impor yang selama ini menjadi instrumen utama kebijakan dagang Trump otomatis batal demi hukum. Meski demikian, Gedung Putih tidak tinggal diam. Trump disebut akan menerbitkan perintah baru berupa tarif global sebesar 10 persen sebagai pengganti sebagian bea masuk darurat yang telah dibatalkan. Tarif baru tersebut rencananya berlaku selama 150 hari tanpa memerlukan persetujuan Kongres. Perubahan kebijakan di Washington ini membuat implementasi agreement on reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat masih menunggu kepastian. Bagi pemerintah Indonesia, keputusan final akan sangat bergantung pada keselarasan proses hukum di AS serta ratifikasi resmi kedua negara sementara pembicaraan lanjutan dipastikan tetap berjalan di tengah ketidakpastian aturan dagang global.(agr/raa)

Geger! Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Resiprokal Trump, Pemerintah Angkat Bicara Nasib Perjanjian Dagang RI–AS

Berita Terkait

Soal Tarif Trump Dibatalkan MA, Ekonom: Indonesia Harus Disiplin Membaca Risiko Hukum AS

Putusan MA AS Runtuhkan Senjata Negosiasi Trump, Ekonom Sorot Ketidakpastian Baru untuk RI: Tarif Mana yang Sah?

Tarif Trump Dianulir MA, Presiden AS Umumkan Tarif Impor Baru 10% untuk Semua Negara Sambil Ngedumel

Tarif Impor Kedelai Nol Persen dari Amerika Serikat Disetujui, DPR Minta Pemerintah Kejar Swasembada Pangan

Topik Terkait

Mahkamah Agung

Amerika Serikat

As

Donald Trump

Indonesia

Perjanjian Dagang

Saksikan Juga

Dwi Sasetyaningtyas Penerima LPDP "Dihujat" Usai Pamer Status Anak jadi WNA

Berpenumpang 4 Orang, Minibus Ringsek Terseret Kereta di Kampung Bahari

Ratusan Warga Jadi Korban Investasi Bodong Dua Kakak Beradik di Sampang

Menkeu Purbaya: Ciptakan Opini Positif di Publik

Memahami Makna Ramadan dan Taqwa Dalam Kehidupan Ekonomi

Ternyata Mie Berformalin Diproduksi Seorang Residivis

Viral

Banjir

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Kpk