Beli Pasokan Energi AS Senilai US$15 Miliar, Bahlil Pastikan Bukan Penambahan Kuota Impor Nasional

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Indonesia memastikan kesepakatan pembelian energi dari Amerika Serikat senilai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp240 triliun tidak akan membuat Indonesia semakin bergantung pada impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut hanyalah reposisi sumber pasokan, bukan penambahan kuota impor nasional. Kesepakatan energi itu menjadi bagian dari perjanjian tarif perdagangan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, yang juga dirancang untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara. “Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar US$15 miliar,” ujar Bahlil, dalam keterangan pers, YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026). Nilai transaksi tersebut mencakup pembelian BBM jadi, LPG, dan minyak mentah. Meski nilainya besar, pemerintah menegaskan total impor energi Indonesia tidak berubah. “US$15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, maupun beberapa negara di Afrika,” jelasnya. Artinya, Indonesia tetap mengimpor dalam jumlah sama, hanya sumber pasokan dialihkan ke Amerika Serikat. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai strategi pengaturan ulang rantai pasok energi, bukan peningkatan ketergantungan. Dalam implementasinya, pemerintah juga memastikan kontrak pembelian tetap mengikuti prinsip keekonomian. Harga dan skema kerja sama harus kompetitif serta saling menguntungkan bagi kedua negara. “Yang pasti, dalam praktiknya akan memperhatikan mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan, baik bagi pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun bagi pihak Indonesia,” katanya. Bahlil menambahkan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Setelah proses finalisasi selama 90 hari selesai, pemerintah akan langsung mengeksekusi pembelian energi tersebut. “Begitu finalisasi selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan agar tidak ada persepsi yang berbeda dari berbagai pihak,” pungkas Bahlil. Dengan skema ini, pemerintah berupaya memperbaiki keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat tanpa mengubah kebutuhan energi nasional maupun menambah beban impor secara keseluruhan. (agr/ree)

Beli Pasokan Energi AS Senilai US$15 Miliar, Bahlil Pastikan Bukan Penambahan Kuota Impor Nasional

Berita Terkait

Miliki Peran Vital, Posisi Polri di Bawah Diminta Tak Perlu Lagi Diperdebatkan

Bahlil Tegaskan Mineral Kritis Tetap Wajib Hilirisasi Meski Ada Deal dengan AS, Ekspor Mentah Tetap Ditutup

Geger! Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Resiprokal Trump, Pemerintah Angkat Bicara Nasib Perjanjian Dagang RI–AS

Booth PLN Jadi Simbol Transformasi Energi dan Masa Depan EV Indonesia

Topik Terkait

Energi

Amerika Serikat

Indonesia

Impor

Menteri Esdm

Bahlil Lahadalia

Prabowo Subianto

Presiden As

Donald Trump

Saksikan Juga

Dwi Sasetyaningtyas Penerima LPDP "Dihujat" Usai Pamer Status Anak jadi WNA

Berpenumpang 4 Orang, Minibus Ringsek Terseret Kereta di Kampung Bahari

Ratusan Warga Jadi Korban Investasi Bodong Dua Kakak Beradik di Sampang

Menkeu Purbaya: Ciptakan Opini Positif di Publik

Memahami Makna Ramadan dan Taqwa Dalam Kehidupan Ekonomi

Ternyata Mie Berformalin Diproduksi Seorang Residivis

Viral

Banjir

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Kpk