Sejarah Berdirinya Masjid Agung Sunda Kelapa, Sempat Ditentang Pemerintah Hingga Kebangkitan Umat Islam di Kawasan Elite Jakarta Pasca G30S PKI

Jakarta, tvOnenews.com - Sejarah panjang perjuangan pembangunan Masjid Agung Sunda Kelapa yang berlokasi di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, sejak dahulu Menteng merupakan kawasan elite dari zaman Belanda hingga kemerdekaan Indonesia.

Bahkan kala itu, Indonesia sudah merdeka namun kawasan Menteng masih steril dari pembangunan masjid.

Oleh karena itu, pada tahun 1950-an, ada inisiatif dari para warga yang tinggal di Menteng untuk membangun masjid sebagai rumah ibadah. Akan tetapi, upaya tersebut selalu kandas hingga periode 1960-an.

“Jadi, tahun 1950-an itu mau dibangun (masjid), tapi tidak boleh sama pejabat waktu itu, karena masih berada di zaman kolonial. Apalagi area Menteng kan kalau enggak pengusaha, ya penguasa,” kata Sekretaris Masjid Agung Sunda Kelapa, Muhammad Reno Fathur Rahmad, kepada tvOnenews.com, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan literatur Menyalakan Pelita Membagi Cahaya Masjid Agung Sunda Kelapa, disebutkan pada pertengahan 1960-an umat Islam harus berurusan dengan kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang anti-Islam.

Setelah peristiwa yang dikenal sebagai G30S PKI itu berakhir, umat Islam bangkit dan seharusnya memanfaatkan momentum tersebut untuk merealisasikan pembangunan masjid di kawasan Menteng.

Akan tetapi, harapan itu pun masih menghadapi kendala. Imej Menteng sebagai kawasan yang memiliki taman pertama di Indonesia menjadi landasan kuat petinggi menolak memberikan izin.

Mereka menilai jika lanskap Menteng yang cantik akan tercederai apabila ada pembangunan masjid di taman. Sementara itu, taman merupakan satu-satunya peluang mendapykan lahan untuk pendirian masjid.

Salah satu penggagas pendirian masjid di kawasan Menteng adalah H.B.R. Motik dan tetangganya bernama Subhan. Mereka adalah warga muslim yang tinggal di sekitar Taman Sunda Kelapa sejak tahun 1951.

Mereka sempat menemui pejabat pemerintahan DKI Jakarta kalar itu untuk meminta izin pembangunan masif di sekitar Taman Sunda Kelapa. Akan tetapi ide tersebut mendapat respons yang kurang baik.