Ingat Lagi Pernyataan Jokowi soal Namanya Disinggung Yaqut: Ya Memang Itu Kebijakan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara setelah namanya disinggung oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan meminta tambahan kuota haji memang berasal dari Presiden, namun pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama (Kemenag) yang saat itu dipimpin Yaqut.

Sebelumnya, dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube pada 15 Januari 2026, Yaqut menyebut bahwa 20 ribu kuota haji tambahan tahun 2024 diterima langsung oleh Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Pernyataan Yaqut itu kemudian menjadi sorotan publik seiring penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyampaikan klarifikasinya di Solo, Jumat (30/1). Ia membenarkan bahwa permintaan kuota haji tambahan kepada Pemerintah Arab Saudi merupakan kebijakan Presiden, namun proses teknis dan distribusinya berada di bawah kewenangan Kemenag.

“Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” ujar Jokowi dikutip pada hari Minggu (1/2/2026) 

“Setelah itu, pengelolaannya saya serahkan kepada Kementerian Agama,” lanjutnya, merujuk pada kementerian yang kala itu dipimpin oleh Yaqut.

Jokowi juga menyatakan tidak keberatan jika namanya disebut-sebut dalam berbagai perkara hukum yang terjadi pada masa pemerintahannya, termasuk dalam kasus yang kini menjerat Yaqut. Menurutnya, hal tersebut wajar karena setiap program pemerintah memang berasal dari kebijakan Presiden.

“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuatnya selama menjabat presiden bertujuan untuk melayani masyarakat dan tidak pernah disertai perintah atau arahan untuk melakukan praktik korupsi, termasuk dalam kebijakan kuota haji yang kini disorot.

“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegas Jokowi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini bermula dari pengelolaan jatah haji ekstra yang diterima Indonesia pada periode 2023–2024. Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait di Kemenag.