Banjir Jakarta Bukan Sekadar Hujan, Istana Bongkar Masalah Tata Ruang dan Hilangnya Ribuan Setu

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menegaskan banjir yang kembali melanda Jakarta dan kawasan Jabodetabek tidak bisa semata-mata disalahkan pada cuaca ekstrem.

Perubahan tata ruang dan rusaknya sistem alami penyangga air dinilai menjadi faktor krusial yang memperparah dampak curah hujan tinggi di akhir Januari.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa intensitas hujan memang meningkat pada puncak musim basah, namun persoalan banjir bersifat struktural dan telah berlangsung lama.

“Faktor cuaca, tingginya curah hujan di bulan basah akhir Januari ini memang cukup tinggi. Tetapi kita tentu menyadari bahwa ini tidak sekadar faktor cuaca. Bagaimana perubahan tata ruang juga di situ berpengaruh, bagaimana pendangkalan-pendangkalan aliran daerah-daerah aliran sungai itu juga berpengaruh,” ujar Prasetyo kepada wartawan, di Ruang Pers Istana, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Prasetyo memaparkan, kawasan Jabodetabek sejatinya pernah memiliki sistem penyangga air yang kuat. Pada era 1970-an, wilayah ini memiliki lebih dari 1.000 setu atau danau kecil yang berfungsi sebagai reservoir alami untuk menahan limpasan air hujan. Namun, keberadaan penyangga tersebut kini menyusut drastis.

“Data mengatakan bahwa wilayah Jabodetabek ini dulunya memiliki kurang lebih 1.000 situ atau danau atau telaga yang itu menjadi reservoir-reservoir daerah tangkapan air. Nah, menurut data terakhir, hari ini kurang lebih hanya tinggal tersisa 200 setu,” ungkap dia.

Menyusutnya jumlah setu, ditambah alih fungsi lahan dan pendangkalan sungai, membuat wilayah Jabodetabek kehilangan daya serap alami terhadap air hujan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya genangan dan banjir di kawasan perkotaan padat penduduk.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut Prasetyo, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini dan menegaskan penanganan banjir tidak boleh lagi bersifat parsial. Kepala Negara menghendaki solusi menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Sebagai langkah konkret, Presiden memerintahkan pembentukan tim teknis lintas kementerian untuk merumuskan penyelesaian jangka panjang. Tim tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Dalam Negeri.

“Karena ini lintas provinsi untuk secepatnya mencari dan menganalisa supaya ke depan dapat kita selesaikan secara menyeluruh begitu, baik dari hulu sampai ke hilirnya,” jelas Prasetyo.