Rilis Akhir Tahun 2025, Ini Capaian Operasional Polri dan Pendekatan Humanis yang Dilakukan Sepanjang Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia membeberkan capaian kinerja operasional sepanjang 2025 melalui rilis akhir tahun.

Paparan ini menjadi bentuk refleksi sekaligus pertanggungjawaban Polri kepada publik atas pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh wilayah Indonesia.

Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran, menyampaikan bahwa selama 2025 Polri telah melaksanakan lima operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan.

Operasi tersebut mencakup agenda nasional berskala besar, seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, serta ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan keamanan di daerah masing-masing.

“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran, Selasa (30/12/2025).

Ia menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan nasional tidak dapat dilakukan Polri secara sendiri.

Sepanjang 2025, Polri memperkuat sinergi lintas sektor dengan menjalin kerja sama bersama lima kementerian, empat lembaga, dan dua unsur non-lembaga guna membangun sistem keamanan nasional yang menyeluruh dan inklusif.

Menurutnya, stabilitas keamanan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menunjukkan bahwa keamanan memiliki nilai strategis bagi pembangunan.

“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.

Komjen Fadil menambahkan, setiap agenda besar yang diamankan Polri diarahkan agar memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian masyarakat.

Pada aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya dilakukan pada taktik lapangan, tetapi juga menyentuh cara pandang institusi dalam menjalankan peran negara di ruang demokrasi.

Polri menempatkan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional warga, dengan kehadiran Polri sebagai penjamin keamanan publik.

Polri juga secara terbuka mengakui adanya kritik masyarakat terkait penggunaan kekuatan yang dinilai kurang proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi. Kritik tersebut dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.

“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.

Dalam kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yaitu pendekatan dialogis berbasis hukum, penggunaan kekuatan secara proporsional, serta penguatan integritas dan legitimasi.

Ketiga pilar ini ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan nilai humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan itu, paradigma pengamanan aksi massa juga mengalami pergeseran. Polri meninggalkan pendekatan crowd control yang represif menuju crowd management, hingga model ideal mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra masyarakat dan memperoleh penghormatan karena pendekatan yang solutif.

“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.

Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri turut berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan intensitas bencana tertinggi.

Polri memfokuskan respons bencana pada kecepatan penanganan berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat segera menjangkau lokasi terdampak. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya melalui pengerahan personel, tetapi juga solusi nyata di lapangan.

Di Aceh, tercatat 18 kabupaten dan kota terdampak parah, dengan 133.000 rumah rusak serta 377.200 warga mengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, dan membangun 261 sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. (rpi)