Lonjakan Harga Tiket Saat Bencana di Aceh, Kadin Koordinasi dengan INACA untuk Jaga Keterjangkauan Tarif

“Kadin Indonesia berkomitmen mendukung upaya percepatan pemulihan kondisi di Aceh,
Sumatra Utara, maupun Sumatra Barat,” tutupnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia
Suryani Motik, menegaskan bahwa dunia usaha tidak selayaknya mengambil keuntungan
berlebihan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat.

“Kita pengusaha betul cari uang, tapi kita tidak boleh taking advantage atau mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang. Tetap kasih harga yang fair,” ujar Suryani.

Suryani menekankan bahwa pelaku usaha, termasuk maskapai, semestinya menunjukkan
solidaritas. 

Ia menyebut banyak perusahaan yang tetap berupaya membantu mobilisasi masyarakat
saat bencana, dan hal itu seharusnya menjadi contoh.

"Ini dari segi sesama pengusaha, apalagi saya di bidang sosial dan penanggulangan bencana, saya punya concern sendiri terhadap hal itu,” tambahnya.

Lebih lanjut Suryani juga memahami bahwa operasional bisnis tetap harus berjalan, termasuk di masa bencana, namun menegaskan bahwa batas kewajaran tetap harus dijaga.

“Memang bisnis mesti jalan di tengah bencana, tapi tetap saja tidak boleh berlebihan,” katanya.

Suryani juga mendorong pemerintah untuk segera turun tangan mengatur mekanisme harga tiket agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat dalam kondisi darurat.

“Pemerintah juga mesti atur itu. Tidak bisa dibiarkan. Harus ada (tarif) batas atas, batas bawah.Dalam keadaan bencana, batas atas berapa, batas bawah berapa, itu mesti diatur supaya fair. No fear, no justice,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, menyatakan bahwa
pemerintah perlu memastikan agar kebijakan transportasi udara pada masa bencana tidak
menambah penderitaan masyarakat.

“Kami meminta Menteri Perhubungan untuk segera meninjau kebijakan harga maskapai di ruterute terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak boleh dibebani tarif yang tidak rasional. Negara harus hadir untuk memastikan akses kemanusiaan berjalan dengan lancar dan terjangkau,” tegasnya.

Iqbal juga mengingatkan pentingnya koordinasi cepat antara Kementerian Perhubungan,
maskapai, otoritas bandara, BPBD, dan Pemda dalam mengatur penerbangan di zona bencana.

Kadin Provinsi Aceh menilai perlu adanya mekanisme tarif darurat, termasuk: