Soal Bandara IMIP di Era Jokowi, Luhut: Itu Diberikan Sebagai Fasilitas Bagi Investor

Jakarta, tvOnenews.com - Soal bandara IMIP di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menyedot perhatian rakyat, bahkan menuai komentar dari elite politik. Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memutuskan izin pembangunan bandara IMIP di era Presiden Jokowi,

Keputusan tersebut diambil, dia katakan, dalam sebuah rapat yang ia pimpin bersama sejumlah instansi terkait saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Izin tersebut, menurut luhut, merupakan salah satu bentuk fasilitas kepada investor yang mau menanmkan modalnya untuk hilirisasi nikel di Morowali, dengan mengubah nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global. 

"Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional," bebernya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (1/12/2025).

Selain itu, ia jelaskan, status bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di morowali atau weda bay menjadi bandara internasional," jelasnya.

Menurut Luhut, kendati hilirisasi nikel memang bukan langkah mudah, hal tersebut disetujui oleh Jokowi dengan adanya kerja sama dari Cina. Investasi tersebut juga bernilai strategis karena teknologi asal Cina yang digunakan belum dimiliki Amerika Serikat.

"Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," bebernya.

Kemudian, soal lingkungan dan yang lainnya, Luhut juga mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Cina Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia. Ini dilakukan untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada “negara dalam negara” yang melanggar hukum.

"Terkait masalah lingkungan, sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan," pungkasnya. (aag)