Menteri UMKM Cari Solusi soal Legalisasi Pakaian Bekas Impor, Pemerintah Tegaskan Harus Seimbang

Menurutnya, legalisasi akan membuka pintu praktik impor ilegal dalam jumlah besar dan mengancam industri tekstil domestik.

“Kami harus melindungi industri lokal dan memastikan pasar tidak dibanjiri produk impor ilegal,” kata Purbaya dalam pernyataannya.

Di sisi lain, para pedagang berargumen bahwa pasar thrifting tumbuh karena kebutuhan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat urban dan pelajar. Mereka juga menilai bahwa tren keberlanjutan (sustainable fashion) membuat pakaian bekas semakin diminati.

Namun bagi pemerintah, isu thrifting tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, dan tata kelola perdagangan internasional.

Karena itu, perumusan kebijakan baru dianggap penting agar tidak ada pihak yang dikorbankan. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan final baru akan diputuskan setelah kajian menyeluruh selesai dilakukan.

Hingga kini, dialog lintas kementerian, asosiasi pedagang, dan pelaku industri pakaian terus berlangsung. Pemerintah menyatakan terbuka untuk berbagai opsi, mulai dari penertiban impor, sertifikasi distribusi, hingga regulasi zonasi perdagangan.

Dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah menargetkan rancangan kebijakan awal dapat diumumkan sebagai acuan sementara bagi pedagang dan pelaku industri.

Dengan meningkatnya perhatian publik, isu thrifting diperkirakan masih akan menjadi perdebatan panjang. Pemerintah berharap pendekatan dialog dan kebijakan bertahap dapat meredam polemik dan memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha kecil. (ant/nsp)