Pengusaha Kompak Dukung Kebijakan Prabowo soal UMKM,

Dorongan Implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021

Dalam keterangannya, Uchy juga mengajak seluruh pihak untuk mengejawantahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Regulasi ini mencakup penyelenggaraan inkubasi usaha, akses pendanaan melalui dana alokasi khusus, dan peran aktif pemerintah pusat maupun daerah.

Menurutnya, aturan tersebut menjadi payung hukum penting untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat, UMKM akan memiliki akses lebih besar terhadap pembinaan, pendanaan, hingga kesempatan masuk ke rantai pasok industri nasional.

HIPPI Tegaskan Komitmen: UMKM Harus Bisa Mandiri di Tengah Tantangan Global

Uchy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa HIPPI akan terus menjadi wadah perjuangan ekonomi bagi pengusaha lokal dan pelaku UMKM.
“Satu hal yang dapat saya pastikan, HIPPI senantiasa hadir sebagai wadah perjuangan ekonomi yang berpihak pada pengusaha lokal, UMKM, serta pelaku usaha daerah agar mampu bersaing dan mandiri di tengah tantangan ekonomi global,” pungkasnya.

Dengan dukungan terbuka dari kalangan pengusaha, kebijakan Presiden Prabowo dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. (nsp)