Diduga Catut Koalisi Masyarakat Sipil saat Bahas RUU KUHAP, DPR dan Pemerintah Diminta Minta Maaf ke Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI dan pemerintah membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada publik atas dugaan manipulasi partisipasi publik dalam pembahasan RUU KUHAP.

Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, mengatakan DPR dan pemerintah telah berbohong kepada publik.

Sebab, mereka mengklaim telah menerima masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil mengenai RUU KUHAP. 

“Pemerintah dan juga DPR RI untuk segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik secara luas,” tegas Arif dalam konferensi pers melalui YouTube LBH Jakarta, Minggu (16/11/2025).

“Karena telah memberikan informasi yang tidak benar atau kebohongan atas masukan yang diklaim sebagai masukan dari kami,” sambungnya.

Pihaknya menduga pencatutan nama Koalisi Masyarakat Sipil itu dilakukan agar DPR bersama pemerintah dapat meloloskan draft RUU KUHAP yang dianggap bermasalah.

“Untuk melanggengkan praktek legislasi yang buruk, dan meloloskan substansi-subtansi pengaturan KUHAP yang sangat bermasalah,” ujar Arif. (saa/muu)