Wakil Ketua Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Ungkap ke Publik Proses Penetapan Pahlawan Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyoroti keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ketua DPP PDIP itu meminta pemerintah untuk bersikap transparan mengungkap proses pemilihan hingga penetapan nama pahlawan nasional.

Menurut Andreas, pemberian gelar pahlawan nasional adalah upaya pemerintah untuk membangun kebanggaan nasional dan kesinambungan sejarah. Sehingga pemberian gelar itu harus memperhatikan etika dalam bernegara.

“Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Dia juga mengatakan proses pemberian gelar pahlawan nasional harus berjalan secara transparan, inklusif, dan objektif sesuai undang-undang. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui semua prosesnya.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah nama diajukan, apa kontribusi yang menjadi dasar pengakuan, dan sejauh mana peran tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara,” jelas Andreas.

Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa proses penetapan nama pahlawan nasional itu tidak berdasarkan kepentingan politik segelintir pihak.

“Jangan sampai pemberian gelar Pahlawan Nasional hanya demi kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu karena akan mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia,” jelasnya. (saa/nba)