- tvOnenews - Abdul Gani Siregar
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,04 Persen, Kepala BPS Dipanggil ke Istana: Pendorongnya Ekspor dan Konsumsi Pemerintah
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025), sehari setelah angka pertumbuhan ekonomi kuartal III dirilis.
Namun ia menyebut agenda pembahasan dengan Presiden akan ditentukan di dalam pertemuan.
“Belum tahu, nanti agendanya akan dibahas kemudian di dalam,” ujar Amalia saat ditanya apakah pertemuan akan membahas capaian pertumbuhan ekonomi 5,04% pada kuartal III-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibanding kuartal sebelumnya, namun tetap berada di atas 5 persen. Secara tahunan (year-on-year), ekonomi tumbuh 5,04 persen, sementara secara kuartalan meningkat 1,43 persen.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat Rp6.060 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp3.444 triliun atas dasar harga konstan.
Amalia memastikan BPS siap memaparkan faktor pendorong ekonomi apabila Presiden meminta penjelasan. “Ya nanti kalau ditanya. Kan tadi sudah dirilis kan ya, kan sudah 5,04 persen,” katanya.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi kuartal III ditopang kuat oleh akselerasi ekspor dan pembalikan pengeluaran pemerintah.
“Pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9 persen, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal II yang tumbuh negatif -1,38 persen di kuartal II di kuartal III ini sudah tumbuh positif 5,49 persen,” jelas Amalia.
Dari sisi produksi, sektor industri manufaktur disebut menjadi motor utama pemulihan ekonomi. “Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat, 5,54 persen,” ujarnya.
Panggilan Presiden kepada Kepala BPS berlangsung setelah pemerintah menegaskan fokus menjaga momentum ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Angka pertumbuhan kuartal III menjadi salah satu indikator penting arah kebijakan ekonomi menjelang penutupan tahun fiskal 2025. (agr/aag)