Puji Kinerja Menteri Imipas Agus Andrianto dalam Pembenahan Lapas di Indonesia, Pengamat: Langkah Nyata

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat kebijakan pemerintah dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menilai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau (Menteri Imipas) RI, Jenderal Pol (Purn), Drs. Agus Andrianto telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembenahan, peningkatan dan memperkuat lapas-lapas di seluruh Indonesia, serta komitmen dalam memberdayakan warga binaan dari berbagai karya dan kreatifitas. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) mengalami lonjakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Tercatat nilai PNBP melonjak sebesar Rp. 8,3 triliun dari sektor Imigrasi. Selanjutnya, tercatat dalam setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau berdirinya Kementerian Imipas, sebanyak 11.962 kegiatan razia telah dilaksanakan, dengan hasilnya terdapat 10.572 unit ponsel dan 21.843 benda elektronik yang berhasil disita hingga 15 Oktober 2025. Selain itu, Kemenimipas berhasil menyabet penghargaan tertinggi yaitu Gold Winner dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025. "Langkah nyata kinerja dan capaian keberhasilan Kemenimipas tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang adaptif, profesianal, dan akuntabel sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang tertuang dalam asta citanya yakni memperkuat sistem reformasi politik, birokrasi, dan hukum," ucap Nasky dalam keterangannya. Oleh karena itu, menurut Nasky, sesuai fakta dan data diatas kinerja, capain, dan dedikasi Menteri Imipas beserta jajarannya dalam menjaga akuntabilitas, profesionalitas, dan keterbukaan informasi lembaga publik patut diapresiasi dan didukung oleh semua elemen bangsa. Di samping itu, langkah Menteri Imipas RI, Agus yang menyepakati pembebasan bersyarat (PB) Setya Novanto dinilai sudah sesuai mekanisme, prosedur dan aturan hukum yang berlaku. "Publik melihat, Langkah Kemenimipas sebelum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat (PB) tersebut pasti sudah melalui mekanisme pertimbangan dari berbagai aspek aturan, koordinasi lintas kementerian lembaga, dan juga sudah memenuhi persyaratan aturan hukum yang berlaku dalam pemberian hak pembebasan bersyarat (PB) bagi warga binaan secara administratif dan substantif dalam hal ini SN dan telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat narapidana," tegas Nasky. Alumnus indef school of political economy Jakarta itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh kabar bohong, opini tendensius, maupun provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan. “Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.

Puji Kinerja Menteri Imipas Agus Andrianto dalam Pembenahan Lapas di Indonesia, Pengamat: Langkah Nyata

Berita Terkait

Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Pengungsian di Langkat, Mendagri Tito Tampung Semua Keluh dan Aspirasi Korban Banjir

Viral Tenda Pengungsi Baru Terpasang Saat Prabowo Tiba di Aceh, BNPB: Pendiriannnya Bertahap

Program BPBL Bantu Keluarga di Sumsel Tak Lagi Manfaatkan Genset untuk Listrik

Kadin Soroti Stabilitas Ekonomi Nasional: Indonesia Memasuki 2026 dengan Optimisme yang Baik

Topik Terkait

Pengamat

Menteri Imipas

Agus Andrianto

Warga Binaan

Pnbp

Prabowo Subianto

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya