PPM-LVRI Dukung Penuh Kehadiran TNI Amankan Daerah Konflik di Papua

"Sikap objektif harus kita kedepankan yang tentu saja ketika terdapat aparat kemanan yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, pastinya harus sama-sama kita kritisi demi perbaikan di masa-masa mendatang," imbuh Berto.

"Intinya PPM-LVRI mendukung penuh kehadiran TNI di daerah konflik di Papua, selain bertugas dalam hal pengamanan juga menjaga kadaulatan NKRI," pungkas Berto.

Sejalan dengan apa yang telah disampakan Ketum Berto, Ketua Bidang Politik PP PPM-LVRI Doni Istiyanto Hari Mahdi menyebutkan bahwa penarikan pasukan TNI secara bertahap justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat menimbulkan lebih banyak jatuh korban jiwa.

"Peristiwa pembakaran fasilitas pelayanan umum seperti kantor pemerintahan, puskesmas, rumah-sakit, termasuk sekolah-sekolah oleh KST, dikhawatirkan akan terulang kembali. Sayangnya keadaan-keadaan itu tidak pernah digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh Komnas HAM," kata Doni.

Menurut Doni penanganan "smart approach" oleh TNI dalam pelaksanaan pengamanan tertitorial sudah dilakukan oleh Kodam. Pendekatan ini mencakup pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan.

"Kehadiran TNI telah membuktikan sangat membantu masyarakat sipil yang merasa terancam oleh kelompok bersenjata yang disebut sebagai KST," kata Doni.

"Kami sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketum PPM-LVRI Bung Berto bahwa PPM-LVRI berkomitmen untuk selalu mendukung TNI agar terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan, termasuk dari kelompok bersenjata KST di Papua," pungkas Doni.