Jawaban Menohok Purbaya ke Dedi Mulyadi yang Bantah Data Pengendapan Dana Daerah: Saya Bukan Pegawai Pemda Jabar!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai ocehan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal data dana mengendap Pemprov Jawa Barat di bank daerah.

Diketahui, Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) sempat membantah dan menantang Purbaya buka-bukaan soal data tersebut. Merespons hal itu, Purbaya menegaskan bahwa data itu sesuai dengan nominal yang dicatat Bank Indonesia (BI).

Maka, menurut Menkeu, seharusnya KDM juga meminta anak buahnya melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.

"Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan Pagi Pak Tito jelaskan kan data di Perbankan berapa. Angkanya mirip kok," kata Purbaya, dikutip Rabu (22/10/2025).

Purbaya juga menilai bahwa Dedi Mulyadi tidak mengetahui alias awam terhadap keseluruhan data di perbankan.

Mantan Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus merinci berapa jumlah dana mengendap milik Pemda.

"Jadi, pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan?  Kalau dia bisa turunkan sendiri ya saya gak tau dari mana datanya. Jadi dia debat sama dirinya sendiri? Saya gak tau.

"Jadi saya gak pernah bilang Jabar berapa kan, Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda dan data itu dari Sistem Keuangan Bank Sentral," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyarankan agar KDM bisa memeriksanya sendiri ke BI jika ingin mengetahui data itu secara detail.

Menkeu berusia 61 tahun itu lantas mempertegas bahwa  dirinya bukanlah pegawai Pemda Jabar yang meladeni ocehan Dedi Mulyadi.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,"

Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 lantaran mengendapnya uang Pemda di bank-bank.

Purbaya juga menyinggung adanya 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan.

Disebutkan bahwa total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai angka Rp234 triliun. Dari 15 Pemda itu, Pemprov Jabar diketahui berada di urutan kelima dengan Rp4,1 triliun, sementara urutan pertama ada Provinsi Jakarta dengan Rp14,6 triliun.

Itu semua terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 dengan Menkeu Purbaya, Senin (21/10/2025).

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 lalu membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp4,1 triliun yang mengendap di BPD.

Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.

"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk depostio serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke bjb ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi. (rpi)