Presiden Prabowo Beberkan Rp 1.000 T Duit Negara Diselamatkan: Saya Terima Kasih Penegak Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto beberkan penegakan hukum di masa pemerintahannya berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara. Prabowo menyebut penegakan hukum menjadi salah satu prioritas yang terus dilakukan.

Bahkan Prabowo menegaskan, saat ini tidak ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa disentuh hukum. Ia lantas berterima kasih kepada penegak hukum yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kemudian kita bertekad, tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada. No more untouchable. Nggak ada untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara," beber Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Prabowo menilai berhasilnya penegakan hukum tak lepas dari kebijakannya menaikkan gaji hakim hingga 280%. Kualitas hidup yang baik dipercaya dapat meningkatkan integritas sehingga hakim-hakim tidak muda disogok.

"Capaian di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus memantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok," tuturnya.

Ia mengingatkan hakim-hakim tidak boleh dibeli oleh siapa pun. Prabowo lalu menyatakan bahwa hal ini bukan berarti dirinya menganakemaskan satu pihak, melainkan penting dilakukan demi menyelamatkan uang negara.

"Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, bukan kita mau menganakemaskan siapa pun, tapi ini sangat penting. Dia tidak boleh bisa dibeli karena dia menangani kadang-kadang kasus triliunan," tuturnya.

Ia mencontohkan keberhasilan negara mendapatkan kembali uang Rp 13 triliun dari total 17 triliun hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Karena menangani kasus-kasus besar maka hakim-hakim harus diberi fasilitas memadai.

"Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani keberanian dia putuskan, akhirnya selamatkan Rp 17 triliun uang rakyat. Bayangkan dia menangani kasus Rp 17 triliun, dia tidak punya rumah dinas. Saya dapat laporan bahwa sekian ribu hakim-hakim tidak punya rumah dinas. Dia harus ngontrak. Banyak hakim-hakim kita harus kontrak, ini kita perbaiki," beber Prabowo.