Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Menteri Hukum Supratman: 99 Persen Permohonan AHU Tuntas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan capaian gemilang Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam evaluasi pemerintahan di bidang hukum selama periode satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, kinerja kementeriannya mendapat apresiasi positif dari publik berkat penyelesaian hampir seluruh permohonan administrasi hukum umum (AHU) di seluruh Indonesia. “Di Kementerian Hukum, saya rasa senang dan bangga karena capaian kami cukup bagus atas penilaian publik. Kedua, secara internal di AHU contohnya ada 17 sekian juta permohonan dan semua bisa kami selesaikan kurang lebih sekitar 99 persen. Jadi itu capaian yang luar biasa,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Selain sektor AHU, Supratman menyoroti kemajuan signifikan di bidang kekayaan intelektual. Pemerintah melalui Kemenkumham bersama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menggagas Indonesian Proposal atau Protokol Jakarta untuk memperkuat perlindungan ekonomi kreatif nasional. “Untuk pendaftaran merek, kemudian hak cipta, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum bersama dengan Kemenlu dan juga Kementerian Ekraf menggagas Indonesian Proposal atau yang kita kenal dengan Protokol Jakarta,” jelasnya. “Perjuangan kita untuk mendapatkan manfaat ekonomi termasuk produk-produk jurnalistik. Jadi saya mohon teman-teman jurnalistik nanti doakan mudah-mudahan Protokol Jakarta berhasil. Itu akan memberi dukungan yang sangat baik bagi ekosistem media kita,” sambung dia. Supratman juga menyoroti keberhasilan luar biasa dalam pembentukan pos bantuan hukum di berbagai daerah. Target awal tahun ini hanya 7.000 pos, namun realisasi melampaui hingga enam kali lipat berkat kerja sama dengan pemerintah daerah. “Target kita tahun ini hanya bentuk 7.000, tetapi alhamdulillah dengan kerja sama dengan pemda dan pemprov, sudah terbentuk pos bantuan hukum sebanyak 41.000. Padahal Kemenkum hanya menargetkan 7.000,” ungkapnya. Di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, Kemenkumham juga mencatat progres signifikan dengan penyelesaian 11.000 regulasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta 200 lainnya masih dalam proses. “Yang menjadi pekerjaan rumah buat kami sekarang karena Presiden menginginkan ada harmonisasi dari berbagai macam peraturan perundangan yang masih tumpang tindih, terutama yang menjadi program prioritas Bapak Presiden seperti MBG, kemudian Kopdes Nelayan Merah Putih, dan juga ketahanan pangan,” tuturnya. “Kami siapkan sesegera mungkin bisa diselesaikan sehingga peraturan tidak tumpang tindih antara kementerian satu dengan kementerian lain. Doakan dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Presiden hasilnya,” tutup Supratman. (agr/aag)

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Menteri Hukum Supratman: 99 Persen Permohonan AHU Tuntas

Berita Terkait

Ihwal Polemik Perpol Kapolri, Pengamat: Tak Langgar Keputusan MK dan Tuduhan Tidak Berdasar

Menguak Tabir Pemberhentian Sementara Bupati Aceh Selatan oleh Kemendagri, Apakah Sesuai Aturan?

Reaksi Kemendagri soal Presiden Prabowo Minta Tito Copot Bupati Aceh Selatan

Meski Dijuluki Menteri Etanol, Bahlil Tetap Jalankan Perintah Prabowo: Jangan Bocor Terus Uang Kita Keluar

Topik Terkait

Menteri Hukum

Wakil Presiden Gibran

Presiden Prabowo

Ahu

Supratman Andi

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya