Makan Bergizi Gratis Dapat Sorotan, Ahli Gizi Ungkap SPPG Polri Bisa Jadi Contoh

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sorotan dari masyarakat usai terjadinya beberapa kasus keracunan di beberapa wilayah.

Pakar Kesehatan dari Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan bahwa kasus keracunan ini perlu dievaluasi. Ada berbagai cara yang dapat dikakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut.

"Nomor 1 tentu evaluasi keracunan ya. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin banyak yang bisa kita lakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir," kata Tjandra dalam diskusi bertajuk 'Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045', Kamis (16/10/2025).

Lebih lanjut Tjandra menerangkan bahwa hal kedua yang harus diperhatikan yakni soal kandungan gizi dalam MBG. Status gizi dalam MBG perlu dipastikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

"Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah. Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi," tuturnya.

"Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem," tegasnya.

Kemudian Tjandra mengungkapkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dapat menjadi contoh untuk SPPG yang lain. Sebab, SPPG Polri telah dinilai higienis.

"Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis," terang Tjandra.

"Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai," lanjutnya

Dalam hal yang sama, ahli gizi dari Persagi, Marudut Sitompul, menyebutkan bahwa MBG tidak perlu selalu menggunakan nasi. Setiap daerah dapat mengaplikasikan kearifan lokal dalam menu MBG.

"Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi," tutur Marudut.

Hal ini berkaca pada Kementerian Kesehatan yang telah menetapkan standar gizi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 5. Namun standar tersebut tidak menutup fleksibilitas dalam pemilihan bahan makanan.

"Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asal kandungan gizinya tetap terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di sana biasa makan sagu, silakan gunakan sagu," ungkap Marudut. (raa)