Ditanya Soal Rencana Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Begini Jawaban Menkeu Purbaya

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini mencuat soal rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, awak media mempertanyakan hal itu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi.

Seperti diketahui, pada Senin (29/9/2025) lalu, musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo ambruk hingga menyebabkan 67 santri meninggal dunia. 

Ironisnya, diduga ambruknya bangunan Ponpes itu dikarenakan adanya kegagalan konstruksi.

Akibat insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pemerintah akan membantu pembangunan ulang Ponpes dengan menggunakan dana APBN.

Menanggapi rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny ini, Purbaya mengaku belum menerima proposalnya.

Sejauh ini, Purbaya baru mengetahui informasi soal rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny ini dari media saja.

Purbaya masih belum mendapatkan pengajuan resmi soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.

"Pondok Pesantren saya belum terima (proposalnya), saya baru baca di media aja, katanya akan dibiayai pemerintah."

"Tapi saya belum tahu, siapa yang mengajukan, seperti apa proposalnya," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kemudian, Purbaya akui pihaknya memilih menunggu pihak terkait memberikan proposal pengajuan penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny tersebut.

"Kita akan tunggu seperti apa proposalnya," ungkap Purbaya.

Sementara, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menyatakan akan membangun ulang Ponpes Al-Khoziny yang ambruk menggunakan dana APBN.

Meski demikian, hingga kini Menteri PU Dody Hanggodo belum bisa menentukan besaran anggaran yang akan dikucurkan.

"Belum, masih jauh itu (penentuan besaran anggarannya)," ucapnya ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Dody menjelaskan, Kementerian PU memang memiliki alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas keagamaan. (aag)