Usai Saling Singgung, Bahlil Temui Purbaya dan BP BUMN untuk Bahas Kompensasi Listrik dan BBM, Ini Hasilnya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan tersebut membahas upaya mempercepat pembayaran kompensasi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi tanggungan pemerintah kepada perusahaan milik negara.

Selain menyelesaikan kompensasi tahun 2024, pertemuan Bahlil dan Purbaya ini juga memfinalisasi pembayaran kompensasi untuk kuartal I dan II tahun 2025.

“Kami bahas tentang percepatan pembayaran kompensasi dari listrik dan BBM,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/10/2025).

“Jadi, kami melakukan percepatan agar Menteri Keuangan bisa membayar BUMN kita yang terkait kompensasi BBM dan listrik. Tadi sudah clear.”

Masalah subsidi dan kompensasi ini sebelumnya memang menjadi sorotan luas setelah Pertamina dan PLN mengadu ke Komisi XI DPR RI.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pencairan tunggakan subsidi dan kompensasi untuk tahun berjalan 2025 akan dilakukan bulan Oktober.

Purbaya menjelaskan, total kompensasi yang perlu dibayarkan oleh Kementerian Keuangan mencapai Rp55 triliun untuk periode triwulan I 2025.

“Nanti, bulan Oktober 2025, yang triwulan pertama dan kedua, akan kami bayarkan penuh,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menegaskan bahwa nilai kompensasi tersebut akan disesuaikan setelah audit anggaran kuartal II selesai dilakukan.

Sementara itu, pembayaran subsidi tetap disalurkan secara rutin setiap bulan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menyiapkan pagu sebesar Rp496,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Namun, realisasi tahun ini diproyeksikan lebih rendah, yaitu sekitar Rp479 triliun.

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari total pagu. Dari angka tersebut, realisasi subsidi bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram tercatat sebesar Rp57,8 triliun atau 53,5 persen dari target Rp108 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp57 triliun untuk subsidi tahun berjalan dan Rp800 miliar untuk kekurangan bayar tahun sebelumnya.

Selain itu, kompensasi BBM yang telah dibayarkan mencapai Rp31,1 triliun, termasuk pelunasan kekurangan kompensasi tahun 2024 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk sektor listrik, subsidi yang telah dibayarkan mencapai Rp50,1 triliun atau 55,9 persen dari pagu Rp89,7 triliun. Dana itu digunakan untuk menutupi tagihan Januari hingga Juli 2025 serta sisa pembayaran tahun 2023.

Adapun kompensasi listrik terealisasi sebesar Rp37,5 triliun yang mencakup beban kompensasi untuk triwulan IV tahun 2024. Pemerintah berharap percepatan ini dapat memperkuat kinerja BUMN energi dan memastikan pasokan listrik serta BBM bagi masyarakat tetap stabil.

Bahlil dan Purbaya Sempat Selisih Data

Pekan lalu, Bahlil dan Purbaya juga sempat saling singgung dan berselisih data soal subsidi LPG 3 kilogram. Menkeu sempat mengungkap harga asli LPG 3 kg Rp 42.750/tabung dan disubsidi Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli senilai Rp 12.750. 

Menyikapi Bahlil, Purbaya menjelaskan, dirinya memang sedang mempelajari lagi data diperoleh dari hitungan stafnya.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," jelas Purbaya saat kunjungan kerja ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Purbaya kemudian memandang kemungkinan cara melihat datanya saja yang berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Namun dia yakin pada akhirnya besarannya akan sama.

"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," bebernya. "Saya salah data? Mungkin cara lihat datanya beda, kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama akuntan kan kadang-kadang beda," tambahnya. 

Sebelum itu, Bahlil menyebut bahwa Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 Kg. 

"Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025). 

Kemudian, terkait dengan LPG subsidi yang akan masuk akan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil mengatakan proses tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut. "Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya," pungkasnya. (ant/rpi/aag)