Ketua RW 02 Karet Jaksel Sebut Masih Ada Warganya Tak Miliki MCK, Tak Ada Surat Rumah Jadi Kendala

“Jadi itu yang saya bilang tadi, memang kita harus punya inovasi, pemikiran-pemikiran kita yang lebih luas, yang lebih logis lah gitu kan. Kayak pemerintah-pemerintah gitu kan biar nggak mementingkan diri sendiri gitu. Mau turun, ya kan, ke kampung ini gitu ya. Bertaruh gitu,” tukasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menargetkan penataan 55 RW kumuh sepanjang tahun 2025. 

Penataan itu dilakukan secara bertahap di lima wilayah kota administrasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas permukiman.

Program itu menyasar perbaikan jalan lingkungan, drainase, jembatan antar kampung, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas MCK komunal.

Pemprov menegaskan penataan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga tanpa menggusur mereka dari lingkungan tempat tinggal. 

Dengan total 55 RW ditangani di tahun 2025, pemerintah berharap masalah kawasan kumuh dapat dikurangi secara signifikan menuju target penataan seluruh RW kumuh Jakarta pada 2026.

Total anggaran yang disiapkan tahun 2025 mencapai Rp317,8 miliar, dengan target penataan 55 RW kumuh yang tersebar di enam wilayah kota/kabupaten administrasi. (ars/dpi)