PAN Pertanyakan Status Pelapor yang Melaporkan Eddy Soeparno

Jakarta - Ketua DPP PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan status pelapor Muannas Alaidid selaku kuasa hukum yang sah, karena somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno melampirkan surat kuasa khusus mewakili Ade Armando. “Kami meminta kejelasan status hukum dari saudara Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando yang sah,” kata Sudding di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan status pelapor harus jelas karena somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno, melampirkan Surat Kuasa Khusus mewakili Ade Armando dalam kasus Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 dan dugaan Penganiayaan Pasal 351 KUHP yang terjadi di depan gedung DPR/MPR pada tanggal 11 April 2022. Laporan itu, menurut dia, bukan tindak pidana pencemaran nama baik atau berita bohong melalui media elektronik Pasal 310 atau 311 KUHP dan atau Pasal 14 dan 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu, katanya, sesuai laporan yang disampaikan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 18 April 2022, pukul 21.45 WIB. Sudding menekankan pentingnya keabsahan status Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando, khusus dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau berita bohong melalui media. “Itu penting agar DPP PAN yakin bahwa Muannas benar-benar dikuasakan Ade Armando untuk membuat laporan polisi yang dimaksud,” ujarnya. Dia mengatakan PAN tidak mau “membuang waktu” untuk melakukan tindakan hukum di kemudian hari, sementara pihak yang dituju ternyata tidak dalam kapasitas mengirimkan somasi dan melaporkan Eddy Soeparno sebagaimana yang telah dilakukannya. Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan kalau benar Muannas Alaidid menerima kuasa dari Ade Armando, maka pihaknya meminta agar surat kuasanya diperlihatkan agar semua pihak yang berkepentingan bisa membaca dan mempelajarinya. "Masalahnya, surat kuasa yang dikirimkan ke DPP PAN ketika melakukan somasi tertanggal 11 April 2022. Sementara, pernyataan Sekjen PAN yang mereka persoalkan ke ranah hukum baru di-tweet tanggal 12 April 2022, tidak masuk akal surat kuasanya ditandatangani padahal kasusnya belum ada,” ujarnya. Sudding menilai hal tersebut merupakan kesalahan fatal dan serius yang perlu diperhatikan semua pihak, terutama pihak kepolisian. Menurut dia, apabila ternyata Muannas tidak memiliki “legal standing” yang jelas, maka sebaiknya Polda Metro Jaya menyampingkan laporan yang bersangkutan.(ant/chm)

PAN Pertanyakan Status Pelapor yang Melaporkan Eddy Soeparno

Berita Terkait

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, PAN dan Golkar Langsung Bereaksi Singgung Kewenangan Presiden: Penilaiannya Murni

Refleksi Akhir Tahun, PAN Gelar Doa Bareng Anak Yatim untuk Keselamatan Bangsa

Empat Ketua Partai Bertemu Bahas Pilkada Melalui DPRD? Ini yang Dikatakan PKB

Waketum PAN Sepakat Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Layak Dipertimbangkan

Topik Terkait

Eddy Suparno

Sarifuddin Suding

Ade Armando

Pan

Saksikan Juga

Pencarian Korban Longsor Cisarua: Alat Berat dan Relawan Terus Ditambah

Misbakhun Ungkap Pertimbangan Thomas Djiwandono Terpilih jadi Deputi Gubernur BI

Kementrian LH Lakukan Evaluasi Dampak Bencana di Sumatra

Korban Longsor yang Berhasil Ditemukan dengan Kondisi Tubuh Sulit Dikenali

Bocah di Bawah Umur Nekat Bawa Kabur Kotak Amal Masjid

Naik Gila-Gilaan! Harga Emas Tembus 5.000 USD di Tengah Ketegangan Global

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya