Puan Maharani Angkat Bicara Soal Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk': Ikuti Sesuai Aturan

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' yang ramai di media sosial. Gerakan ini merupakan bentuk protes dari masyarakat atas maraknya penyalahgunaan sirine dan lampu strobo oleh kendaraan non-darurat. Puan meminta sirine dan lampu strobo dipergunakan sesuai dengan aturan yang ada. "Ya ikuti sesuai aturan dan peraturannya," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengingatkan pejabat untuk tidak menggunakan sirine dan strobo secara semena-mena. Hal itu ditegaskan Prasetyo merespons munculnya gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' sebagai bentuk protes dari masyarakat atas maraknya penyalahgunaan sirine dan lampu strobo oleh kendaraan non-darurat. Dia menjelaskan, penggunaan strobo dan sirine harus memperhatikan pengguna jalan yang lain. Meskipun, dalam hal ini, penggunaannya diatur dalam undang-undang. "Bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 20 September 2025. "Sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut ya boleh semena-mena atau boleh semau-maunya begitu," sambungnya. Prasetyo kembali mengingatkan agar penggunaan strobo dan sirine tidak melampaui batas wajar. Sebab, kata dia, penggunaan strobo dan sirine untuk efektivitas waktu. Daftar Kendaraan yang Harus Didahulukan Apabila melihat aturan yang berlaku seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan lampu isyarat atau sirene sesuai pasal 134 dan 135, hanya boleh dipasang pada kendaraan yang mendapatkan hak utama. Secara aturan pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: - Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. - Ambulans yang mengangkut orang sakit. - Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. - Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. - Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Di luar itu, penggunaan sirine dan strobo dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang terpaksa menepi secara mendadak karena panik mendengar suara sirine. (nba) (Yeni Lestari)

Puan Maharani Angkat Bicara Soal Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk': Ikuti Sesuai Aturan

Berita Terkait

Puan Tegaskan Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing untuk Tangani Bencana Sumatra: Masih mampu

Bahlil Usul Koalisi Permanen, Puan dan Dasco Kompak Tak Mau Urusi Politik di Tengah Bencana

RUU BPIP Resmi Ditetapkan Jadi Usul Inisiatif DPR RI

Puan Maharani Ungkap DPR Pertimbangkan Revisi UU Kehutanan Pasca Banjir Bandang di Sumatera

Topik Terkait

Puan Maharani

Strobo

Ketua Dpr

Saksikan Juga

Akses Jalan Hancur, Bupati Aceh Tengah Beberkan Sulitnya Kirim Logistik ke Warga

KPK Dalami Dugaan Dana Nonbudgeter Rp200 Miliar Mengalir ke Ridwan Kamil

Penampakan Wilayah Bener Meriah, 917 Warga Masih Terisolasi

Dengarkan Keluhan Korban, Wapres Gibran Tinjau Wilayah Terdampak Bencana di Aceh

Tim SAR Gabungan kembali Evakuasi Satu Korban Tewas Bencana Banjir di Tapteng

Huntara Dibangun Secara Bertahap untuk para Korban Bencana di Sumatra | Breaking News

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir