- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Wacana Pemprov DKI Tata Permukiman Kumuh, Bangun Rusun Muara Angke hingga Kampung Akuarium, Intip Anggarannya
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan program besar untuk memperbaiki kawasan permukiman kumuh dalam rencana kerja tahun anggaran 2026.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp325 miliar dan akan menyasar enam wilayah kota serta kabupaten administrasi.
Melansir dari berkas Pra RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta yang diterima tvOnenews.com, Minggu (21/9/2025), salah satu prioritas pembangunan adalah Program Kawasan Permukiman.
Program ini difokuskan untuk peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektare.
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Sejumlah subkegiatan yang tercatat antara lain pembangunan Rumah Susun (Rusun) Muara Angke sebanyak 1 tower berisi 250 unit hunian setinggi 12 lantai, serta pembangunan Rusun Kampung Akuarium Tahap 3 berupa Blok E dengan 54 unit, 5 lantai, berikut utilitas, sarana penunjang, dan lanskap.
Selain itu, peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas permukiman di kawasan RW kumuh juga masuk dalam skema anggaran.
Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menyebutkan total anggaran Rp325 miliar itu dibagi ke enam wilayah administrasi.
“Dinas Perumahan akan melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta utilitas permukiman di kawasan RW kumuh dengan anggaran yang diusulkan di Tahun Anggaran 2026 di enam wilayah kota/kabupaten administrasi,” kata Kelik saat dihubungi tvOnenews.com, Minggu (21/9/2025).
Rinciannya, Jakarta Pusat mendapat alokasi Rp53,37 miliar, Jakarta Utara Rp75,47 miliar, Jakarta Barat Rp70,71 miliar, Jakarta Selatan Rp54,5 miliar, Jakarta Timur Rp57,71 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Seribu Rp13,7 miliar.
“Totalnya sekitar Rp325 miliar,” jelas Kelik.
Program tersebut juga menjadi tindak lanjut dari target Pemprov DKI untuk merapikan seluruh kawasan kumuh pada tahun 2026 agar masyarakat tetap bisa tinggal di lingkungan yang lebih layak dan tertata. (agr/muu)