Ketua RW Sebut Warga Kampung Kumuh di Tanah Tinggi Hidup dari Bansos: 99 Persen Berharap Bantuan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com – Di tengah gang sempit dan rumah-rumah bertingkat di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kehidupan warganya tak lepas dari bantuan pemerintah.

Hampir setiap keluarga mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya untuk bertahan hidup.

Ketua RW 11 Tanah Tinggi, Sukardi Yanto, menuturkan betapa besar harapan warganya pada uluran tangan pemerintah.

“Kebutuhan masyarakat sekarang ini memang mengharapkan dari pemerintah, artinya 99 persen nih hampir. Hanya 1 persen yang daerah Menteng (tidak mengharapkan bansos). Kalau Tanah Tinggi, Johar Baru, pokoknya 99 persen mengharapkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya, kepada tvOnenews.com, Jumat (19/9/2025).

Ia menjelaskan, hampir semua warganya mendapatkan PKH. Namun, persoalan baru muncul setelah mekanisme pencairan diubah.

“Dulu kan melalui pos, sekarang diubah menjadi melalui ATM BNI, tapi sampai sekarang belum bisa dicairkan PKH-nya,” kata Sukardi.

Meski bansos cukup merata, cerita berbeda muncul pada bantuan pendidikan. Menurut Sukardi, Kartu Jakarta Pintar (KJP) kerap salah sasaran.

“KJP itu kan pakai proses, mereka kan (pemerintah) cek dulu kan. Memang benar bagus, tapi kalau di sini yang saya lihat ada yang tidak masuk dalam kategori (penerima KJP) seperti itu. Ada yang kelewat lah, itu kan dilarang punya mobil dan motor dua, tapi kadang-kadang justru mereka dapat,” jelasnya.

Sukardi menegaskan, banyak warga miskin yang justru terlewat meski sudah mengajukan melalui RT, RW, hingga LMK.

“Ada beberapa di sini, 10 atau 20 orang, mereka sangat membutuhkan tapi terlewat (tidak dapat), entah komputernya yang salah atau manusianya yang salah. Jadi kan dua yang saya bilang, diajukan sudah, dibantu oleh LMK udah, dibantu oleh ini udah, tapi kenapa tidak dapat. Artinya kan kasihan sekali, sangat-sangat membutuhkan orangnya,” tuturnya.

Ironisnya, ia mendapati penerima KJP justru berasal dari keluarga yang masih cukup mampu.

“Malah yang dapat saya anggap orangnya yang lumayan, di atas orang yang membutuhkan. Tidak tepat sasaran, harusnya mereka turun, atau melalui RT RT yang bisa dipercayakan,” tegasnya.

Bagi Sukardi, bansos bukan sekadar program pemerintah, melainkan urat nadi kehidupan warganya. Namun tanpa perbaikan sistem, bantuan yang diharapkan bisa meringankan beban, justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru di tengah permukiman padat itu. (agr/nba)