- Antara
Geger Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Kepala BGN Ungkap Hasil Investigasi, BPJPH Sampai Terbang ke China
Jakarta, tvOnenews.com - Isu mengenai kandungan minyak babi dalam ompreng atau food tray yang dipakai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) santer menjadi sorotan serius.
Badan Gizi Nasional (BGN) langsung turun tangan menjelaskan hasil investigasi terkait isu miring pada alat makan MBG tersebut.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku bahwa sebagian besar alat makan, khususnya ompreng yang dipakai dalam program MBG saat ini merupakan produksi dalam negeri.
Dadan menjelaskan, produsen lokal memakai minyak nabati sebagai bahan pendukung dalam proses pencetakan, sehingga tidak ada campuran minyak babi dan dijamin halal.
BGN memastikan pemerintah serius menjaga standar halal MBG, termasuk dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengawasi impor ompreng dari luar negeri.
"Untuk di dalam negeri, rata-rata menggunakan minyak nabati, artinya dari tumbuhan, dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, dilansir Jumat (19/9/2025).
"Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar food tray yang diimpor sudah distempel halal," ujar Dadan menambahkan.
- Komdigi
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa komponen utama dalam ompreng sebenarnya adalah logam, seperti nikel.
Minyak hanya dipakai pada tahap pencetakan untuk melindungi mesin agar tidak panas atau rusak, lalu dibersihkan dan disterilkan sebelum diedarkan.
"Jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya, minyak itu digunakan pada saat stamping atau pencetakan, yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah rusak, nah kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan dan direndam sehingga steril," jelasnya.
Menurut Dadan, kebutuhan ompreng untuk program MBG mencapai 15 juta unit per bulan. Namun, kapasitas produksi dalam negeri baru bisa memenuhi 11,6 juta unit. Karena itu, impor masih diperlukan untuk menutup kekurangan sekitar empat juta unit.
"Jadi ada kekurangan empat juta, kalau kita tutup impor takutnya program ini masih akan bergantung (untuk memenuhi kebutuhan ompreng), tetapi kemudian kita sudah kerja sama dengan BPJPH itu agar seluruh importir minta sertifikat halal ke BPJPH supaya ompreng itu nanti akan dicap halal," paparnya.