Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Haji

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hilman Latief dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun 2023-2024. Pemanggilan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tersebut diungkap langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta, pada Kamis (18/9/2025). "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama HL, Dirjen PHU Kemenag periode Oktober 2021 sampai sekarang," ujarnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9).Sumber : Antara Selain itu, KPK juga memanggil mantan Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, berinisial NJ. Ia juga dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji tersebut. NJ adalah Nasrullah Jasam. Berdasarkan catatan KPK, Nasrullah Jasam telah tiba di KPK pukul 08.48 WIB, sedangkan Hilman Latief pada pukul 10.22 WIB. Sebelumnya, KPK mulai penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag pada 9 Agustus 2025. Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025. Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ant)

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Haji

Berita Terkait

Prioritaskan Logistik dan Layanan Keagamaan di Lokasi Bencana Sumatra, Menag: Termasuk Anak-Anak Yatim

Kejari Medan Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 181,2 Miliar Sepanjang Tahun 2025

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, Akademisi: Jangan Biarkan Kasus Korupsi Ganggu Pelayanan Publik

Momentum Hakordia, KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK

Topik Terkait

Kpk

Kemenag

Hilman Latief

Kuota Haji

Korupsi

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya