Haris Azhar Desak Polisi Hentikan Kasus Delpedro Marhaen Cs, Soroti Hak Tahanan Hingga Politisasi Penangkapan

Jakarta, tvonenews.com – Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar, mendesak kepolisian menghentikan proses hukum terhadap sejumlah orang yang ditahan pasca peristiwa akhir Agustus lalu. Haris menilai penanganan perkara ini sarat pelanggaran dan berpotensi bernuansa politik. “Sebetulnya kami datang ke sini, bahkan setelah 15 hari, itu dalam rangka meminta supaya ada perhatian khusus kepada mereka yang ditahan. Kalau kami boleh abstrak lebih tinggi lagi, permintaan kami sebetulnya baiknya mereka dibebaskan. Kalau lebih tinggi lagi, kami minta supaya kasusnya dihentikan,” ungkap Haris kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (17/9/2025). Menurutnya, hak-hak para tahanan seharusnya dijamin undang-undang, namun kenyataannya masih diabaikan. Haris menyebut, meskipun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menko, Menteri HAM Natalius Pigai, hingga Komnas HAM sudah turun tangan, kondisi para tahanan justru memburuk. Haris juga menyinggung adanya dugaan politisasi dalam kasus ini. Ia mempertanyakan apakah penangkapan sejumlah orang seperti Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, hingga Zafar, hanyalah cara untuk menghentikan langkah sejumlah menteri, mulai dari Sri Mulyani, Menteri PPMI, hingga Budi Gunawan. “Jadi saya pikir masih ada ruang kausalitas yang sangat serius, yang penting untuk diselesaikan,” ucap Haris. Ia mendorong agar penyidik kepolisian berkoordinasi dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Komnas HAM bersama lembaga negara lainnya, termasuk LPSK dan Komnas Perempuan. Haris menilai TGPF perlu diberi ruang penuh untuk mengungkap kebenaran peristiwa, termasuk siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusuhan serta kegagalan negara melindungi warga sipil. Selain itu, Lokataru juga menyoroti ketidakfokusan dalam proses pemeriksaan para tahanan. Menurut Haris, penyidik terkesan tidak jelas dalam membuktikan niat jahat maupun menentukan locus dan tempus peristiwa. “Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya kami melihat ngerucutnya itu ke mana, ke bagian mana, ke fakta peristiwa yang mana. Untuk membuktikan niat jahat yang mana,” tegasnya. Haris menegaskan, proses hukum tidak boleh dipisahkan dari konteks politik dan tanggung jawab negara dalam mencegah kerusuhan. Karena itu, ia meminta kepolisian menaruh perhatian serius dan membuka ruang kolaborasi dengan tim independen pencari fakta. (rpi/aag)

Haris Azhar Desak Polisi Hentikan Kasus Delpedro Marhaen Cs, Soroti Hak Tahanan Hingga Politisasi Penangkapan

Berita Terkait

Roy Suryo Beberkan Penyebab Utama Gaduhnya Isu Ijazah Palsu Jokowi: Ini Aneh...

Tak Hanya sebut Skripsi Jokowi Tak Ada Nama Dosen Penguji, Kubu Roy Suryo: Joko Widodo Tidak Punya Sikap Kenegarawan

Tak Hanya Daftar Barang Bukti, Roy Suyro CS Minta Polda Metro Tampilkan Ijazah Jokowi saat Gelar Perkara

Roy Suryo Cs Tagih Daftar 700 Barang Bukti Polda Metro Jaya soal Kasus Ijazah Jokowi

Topik Terkait

Haris Azhar

Founder Lokataru Foundation

Polda Metro Jaya

Komnas Ham

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr