Update! Kasus Wamenaker, KPK sebut Rekening Petani Digunakan untuk Menampung Uang Pemerasan

Jakarta, tvOnenews.com - Update kasus Wamenaker Noel dipaparkan KPK. Kali ini, KPK menyebutkan, bahwa tersangka Irvian Bobby Mahendro (IBM) menggunakan banyak rekening atas nama orang lain untuk menampung uang diduga hasil pemerasan dan/atau gratifikasi berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker.

"Benar bahwa saudara IBM ini memiliki beberapa rekening nominee. Salah satunya adalah tadi dia membeli dari petani," ungkap Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8).

Irvian juga menggunakan dua rekening lain yang mengatasnamakan saudara dan stafnya. Total uang yang diperoleh dari dugaan tindak pidana mencapai Rp69 miliar. 

"Jadi, ternyata memang mungkin dalam praktiknya ada jual-beli rekening. Nilainya Rp69 miliar itu yang khusus ada di saudara IBM ini," jelasnya.

Bahkan, ia memastikan penyidik nantinya akan menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengembangan kasus ini.

"ini ada kaitannya juga kemarin yang bertanya apakah ini akan dikenakan juga Pasal TPPU dan lain-lain? Ya tentunya benar demikian adanya," tutur Asep.

"Tetapi kenapa sampai saat ini belum dikenakan? Kita diberikan waktu 1x24 jam (sesuai KUHAP) untuk menentukan 11 orang (tersangka yang diringkus dalam OTT). Nah, kita Pasal pokoknya atau predicate crime-nya dulu yang ini kita tentukan," ungkapnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel pernah menyebut anak buahnya, Irvian Bobby Mahendra (IBM), sebagai "sultan".

Istilah itu, menurut Setyo, digunakan Noel untuk menggambarkan IBM sebagai pejabat yang paling banyak memiliki uang di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.

"IEG menyebut IBM (Irvian Bobby Mahendra) sebagai 'sultan', maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3," kata Setyo, Sabtu (23/8).

KPK menyebut Irvian tak patuh melaporkan harta kekayaan (LHKPN). Dia terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 2 Maret 2022.

Irvian merupakan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).