Eks Penyidik KPK Ingatkan Presiden Prabowo Tolak Berikan Amnesti ke Wamenaker Noel: Untuk Beri Efek Jera

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dengan menolak segala bentuk permintaan amnesti terhadap eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Yudi menilai pemberian amnesti kepada Noel justru akan merusak semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa tindakan Noel bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencoreng pemerintahan yang belum genap satu tahun berjalan. “Presiden dan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti dari Noel, eks Wamenaker, walaupun yang bersangkutan pernah menjadi anggota kabinet. Ini penting sebagai efek jera agar tidak ada lagi pejabat yang melakukan tindakan seperti Noel,” kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (24/8). Yudi juga menyoroti bahwa penangkapan Noel mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya seorang wakil menteri terjaring OTT KPK di masa jabatan yang masih sangat muda. Menurutnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi. “Tidak memberikan amnesti adalah bentuk sikap tegas Presiden sekaligus membuktikan bahwa komitmen beliau memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya bukan sekadar retorika,” tegas Yudi. Lebih lanjut, Yudi mengapresiasi langkah KPK yang kembali menunjukkan taringnya lewat OTT terhadap pejabat negara. Ia menyebut ini sebagai sinyal bahwa KPK mulai bangkit dari masa-masa kontroversial di bawah kepemimpinan sebelumnya. Namun, ia mengingatkan publik untuk tidak larut dalam euforia. Menurutnya, ini baru langkah awal dan masih banyak pekerjaan rumah (PR) KPK yang menanti penyelesaian. “Kita tentu patut mengapresiasi OTT ini, tapi jangan lupa bahwa KPK dahulu pernah mengungkap kasus besar lainnya—dari ketua MK, ketua DPR hingga menteri aktif. Jadi ini belum cukup,” ujarnya. Yudi juga berharap KPK segera menuntaskan sejumlah kasus strategis yang tengah bergulir seperti dugaan korupsi tambahan kuota haji, penyalahgunaan dana CSR BUMN, dana hibah Jatim hingga kasus di Pemprov Sumut dan Bank BJB. “Siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban pidananya. KPK harus terus melangkah maju dan tidak berhenti di satu OTT saja,” pungkas Yudi. (rpi/nsi)

Eks Penyidik KPK Ingatkan Presiden Prabowo Tolak Berikan Amnesti ke Wamenaker Noel: Untuk Beri Efek Jera

Berita Terkait

Atalia Praratya Gugat Cerai RK, Publik Soroti Kasus Dugaan Korupsi Ridwan Kamil

Detik-detik Menegangkan KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Berawal dari Pria ke-42, Perjalanan Cinta Atalia Praratya dan Ridwan Kamil yang Romantis Berujung Gugatan Cerai

Tanpa Revisi UU Polri, Pengamat Sebut Perpol Rangkap Jabatan Dinilai Picu Polemik Birokrasi

Topik Terkait

Kpk

Ott

Immanuel Ebenezer

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr