21 Kendaraan Mewah Wamanaker Immanuel Ebenezer Disita-Dipamerkan di Gedung KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan deretan kendaraan mewah hasil sitaan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

Total 21 unit kendaraan terdiri dari 15 mobil dan 6 motor, menjadi barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penyitaan barang-barang mewah tersebut sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

“Sampai dengan saat ini yang diamankan ada 14 orang, dan juga barang bukti berupa kendaraan: 15 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda dua,” ujar Budi kepada wartawan.

Berikut daftar lengkap kendaraan yang telah disita dan diamankan oleh KPK:

Motor:

1. Vespa Sprint S 150 Putih 2024 (B 5853 SBN)

2. Vespa (B 3479 WDU)

3. Ducati Scrambler (B 4225 SUQ)

4. Ducati Hypermotard 950

5. Ducati XDiavel 1200

6. Ducati (tanpa keterangan tipe)

Mobil:

7. Nissan GT-R R35 biru

8. Toyota Corolla Cross (B 1119 DFZ)

9. Hyundai Palisade hitam (B 1173 DZQ)

10. Suzuki Jimny (B 2848 SMD)

11. Hyundai Palisade hitam (B 2702 J)

12. Honda CR-V (B 1248 SJU)

13. Jeep (DK 1621 ADJ)

14. Toyota Hilux (B 9008 SBM)

15. Mitsubishi Xpander (B 1121 MXM)

16. Hyundai Stargazer (B 1727 WIM)

17. Honda CR-V (B 1689 IFF)

18. Honda CR-V (B 920 BAP)

19. Mitsubishi Xpander hitam (F 1044 AAP)

20. Mitsubishi Pajero Sport (B 1861 KI)

21. BMW 330i (B 1353 BAI)

Menurut KPK, kendaraan-kendaraan tersebut diduga berkaitan dengan aliran dana korupsi yang melibatkan pejabat aktif di Kementerian Ketenagakerjaan.

Meski pun belum memberikan detail mengenai konstruksi perkara, Budi menyebut bahwa semua pihak yang diamankan serta barang bukti lainnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, dan juga konstruksi perkaranya nanti kami akan update ya,” imbuhnya.

KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara.