Ratakan Markas GRIB Jaya Sumut, Anak Buah Hercules Tuding Bobby Nasution Alihkan Isu Kasus Korupsi yang Seret Namanya

Jakarta, tvOnenews.com - GRIB Jaya menuding pembongkaran markas GRIB Jaya Medan diduga upaya pengalihan isu kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Disclaimer: Berita ini dibuat berdasarkan fenomena yang sedang viral di media sosial. Belum ada konfirmasi lebih lanjut dari sosok pembuat video dan dari pihak terkait dalam hal ini GRIB Jaya.

Hal itu disampaikan GRIB Jaya dalam akun Instagram resmi mereka pada Minggu (17/8/2025) lalu.

GRIB Jaya mengunggah potongan video TikTok dari @mrlim22 yang berisi tentang pembongkaran markas DPP GRIB Jaya Sumut.

Dalam unggahan tersebut tampak pemilik akun mengungkap hasil analisinya terkait pembongkaran markas DPP GRIB Jaya Sumut yang diduga merupakan pengalihan isu korupsi Bobby Nasution.

"Aksi pembongkaran paksa markas GRIB Jaya Sumatera Utara di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama aparat keamanan memicu sorotan tajam. Langkah ini dicurigai oleh sejumlah pihak sebagai upaya pengalihan isu dari dugaan kasus korupsi yang melibatkan nama sang gubernur di Dinas PUPR Sumatera Utara," keterangan GRIB Jaya dalam unggahan video tersebut, dikutip Senin (18/8/2025).

GRIB Jaya mengamini pernyataan, netizen menyoroti momentum pembongkaran merupakan "gerakan pengalihan" untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi proyek pembangunan jalan provinsi di Sumatera Utara yang kini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menurut sumber yang sama, nama Bobby Nasution disebut-sebut dalam kasus tersebut, dan kemungkinan besar akan dipanggil oleh KPK sebagai pihak yang terkait," terang GRIB Jaya.

Dugaan ini menguat setelah sebelumnya terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Kepala Dinas di instansi tersebut.

Selain sebagai pengalihan isu, aksi pembongkaran ini juga dinilai sebagai upaya untuk menaikkan kembali citra publik Bobby Nasution yang disebut-sebut telah menurun.

"Penurunan pamor ini dikaitkan dengan beberapa isu, termasuk kegagalan rencana pengambilalihan empat pulau dari wilayah Aceh dan kasus korupsi di Dinas PUPR," katanya.