- Istimewa
Dedi Mulyadi Sebut Tata Ruang Jawa Barat Kacau, 1,2 Juta Hentare Kawasa Hijau Hilang Akibat Kesalahan Tata Ruang
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tata ruang di Jabar saat ini kacau.
Menurutnya, kekacauan ini disebabkan, tata ruang Jabar saat ini mengadopsi pendekatan politik, bukan konservasi alam.
"Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung pun kehilangan hutan dan laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau," kata Dedi di Bandung, Sabtu (16/8/2025).
Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan tata ruang di Jabar saat ini tumpang tindih, contohnya seperti daerah yang menjadi destinasi wisata tapi juga berlangsung kegiatan pertambangan.
- ANTARA/HO Pemprov Jabar
Oleh karena itu, KDM menilai perlu adanya evaluasi terhadap tata ruang Jawa Barat.
Pemprov Jabar, kata dia, berkomitmen mengatur tata ruang di Jawa Barat selaras dengan alam, sebagai upaya mencegah bencana alam.
"Pada para pejabat, termasuk kepala desa, buatlah tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah," ujarnya.
KDM juga mengatakan tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri, permukiman, dan pembangunan lain.
Namun kelestarian alam tetap harus dijaga, seperti hutan dan mata air.
"Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering," ucapnya.
Dedi juga sempat mengungkapkan keresahannya terhadap tata ruang Jabar di hadapan DPRD Jabar, di mana kesalahan menata ruang telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektare.
Hilangnya kawasan hijau paling luas terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor. Perkebunan telah berubah menjadi kawasan pariwisata, permukiman, dan perhotelan.
Mengetahui masalah tersebut, Dedi berencana mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Jabar pada tahun ini.
"Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan," kata Dedi.
Ia menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendapatkan detail tata ruang Jabar yang telah dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Menurut dia, Hindia Belanda telah membuat tata ruang Jabar yang selaras dengan alam. Hal itu patut menjadi rujukan dalam merevisi tata ruang Jabar.